Menaker Berharap 4000 Desa Kantong Pekerja Migran Laksanakan Program Desmigratif

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, berharap seluruh desa kantong pekerja migran yang berjumlah sekitar 4000 desa mampu melaksanakan program desa migran produktif (desmigratif) yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Program Desmigratif bertujuan untuk memberikan pelindungan terhadap pekerja migran sebelum dan setelah bekerja dari luar negeri, serta pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.

Empat pilar utama Desmigratif ialah pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif.

"Program Desmigratif sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pelindungan terbaik kepada para calon pekerja migran, purna pekerja migran, dan keluarganya," ujar Hanif, saat memberikan arahan acara “Konsolidasi Penguatan Peran dan Fungsi Penanggung Jawab Desa dan Koordinator Dinas Program Desmigratif” 2018, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Ia mengatakan, program Desmigratif merupakan program rintisan yang sifatnya masih terbatas. Sebagai langkah awal, dibuat model di sekitar 60 kabupaten/kota dengan pembagian rata-rata dua desa setiap kabupaten/kota.

Desmigratif mulai dijalankan pertama kali pada 2016 di dua desa dan diduplikasi di 120 desa pada 2017. Selanjutnya, tambahan 130 desa lagi akan dibentuk pada 2018.

“Nantinya kalau 4000-an desa kantong pekerja migran dari total 74.900 desa memiliki program desmigratif dan empat pilar berjalan baik, yakinlah migrasi berlangsung aman dan pelindungan pekerja migran juga lebih baik, “ ucap Hanif.

Dukungan lintas kementerian

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP), Enda Ginting, mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Kemnaker dan beberapa Kementerian/Lembaga untuk menjalankan program Desmigratif.

“Termasuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk wilayah lokasi satu atap agar pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi calon pekerja migran," kata Enda.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati, mengatakan bahwa dalam menjalankan program Desmigratif, para kepala dinas di daerah perlu mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing dan program-program yang telah diluncurkan Kemnaker.

“Kemendagri akan melakukan pemetaan atau mapping dan pengawalan agar semua sektor yang bisa masuk ke desa tersebut bisa dilaksanakan harmonis dan selaras. Masing-masing melaksanakan tupoksinya, tapi masih di dalam satu lokasi," ujarnya.

Turut hadir dalam acara konsolidasi Hadir dalam acara konsolidasi Dirjen Binapenta PKK Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati dan dan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting.

Konsolidasi diikuti oleh 250 orang meliputi penanggung jawab tim pelaksana Desmigratif di Desa dari 130, Kordinator Desmigratif dari 65 Disnaker kabupaten/kota dan Kabid Penempatan dari 10 Disnaker Provinsi.

(*)