Sambangi Gedung Parlemen, Sejumlah Caleg PSI Bersih-Bersih DPR

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkunjung ke Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta dalam rangka bersih-bersih DPR. Mereka juga melayangkan surat untuk meminta data seputar kinerja anggota dewan dalam rangka mendorong transparansi anggaran ke publik.

"Hari ini kita hanya masukin surat saja. Kita tunggu nanti bagaimana tanggapannya," ujar caleg DPR Dapil Banten dari PSI, Mikhail Gorbachev Dom di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Mikhail menuturkan, kunjungannya ini untuk menindaklanjuti sorotan banyak pihak terkait buruknya kinerja DPR. Berkaca pada catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), DPR hanya berhasil mengesahkan empat RUU dari 50 yang masuk dalam prioritas Prolegnas.

Buruknya kinerja DPR juga terlihat pada tahun sebelumnya. Pada 2017, DPR hanya mengesahkan enam dari 52 RUU yang masuk prioritas Prolegnas. Demikian juga pada 2016. Wakil rakyat hanya mengetok tujuh dari 47 RUU.

"Padahal anggaran DPR melonjak dari Rp 4,2 triliun pada 2017 menjadi Rp 5,7 triliun pada 2018," kata Mikhail.

Pada kesempatan ini, Mikhail terlihat memakai wearpack petugas kebersihan dengan logo PSI dan tulisan 'Bersih-bersih DPR' di bagian belakang. Hal itu sebagai simbol untuk mendorong transparansi anggaran DPR.

"Jadi kita mendorong transparansi publik, kita kan publik perlu tahu," ucap Mikhail.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lebih lanjut, kata Mikhail, PSI menyambut baik usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang meminta agar anggota DPR tidak perlu digaji jika tak kunjung selesai membahas undang-undang. Menurutnya, usulan tersebut sangat fair.

Dia juga menyatakan, kader PSI ketika menjadi anggota dewan nanti siap tidak digaji dan di-PAW (pergantian antar waktu) jika tidak mampu bekerja dengan baik. Sebab menurut dia, sudah saatnya DPR yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat per tahun bekerja lebih serius.

"PSI akan membuka dengan transparan apa saja yang dikerjakan kader-kader PSI di DPR. Kami akan memberikan laporan online secara berkala kepada publik, termasuk laporan biaya saat kunjungan kerja. Jika tidak bekerja dengan baik, kami rela tidak digaji atau diganti melalui mekanisme PAW," tegas Mikhail.