Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan akan mengeluarkan tiga kartu sakti untuk penyaluran bantuan sosial. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan anggaran tersebut sebelumnya sudah ada di APBN 2019.
"Itu kan bansos, itu dalam anggaran 2019 sudah ada. Saya tidak hapal tapi bansos sudah ada," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (26/2/2018).
Dia juga menjelaskan dengan munculnya kartu sakti tersebut, nantinya dana bansos lebih baik, karena anggaran bantuan sosial akan diperluas.
Advertisement
"Itu bansos yang diperluas," kata JK.
Sementara, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno yakin tiga program 'kartu sakti' Jokowi tidak akan mengganggu APBN. Sebab, kata dia, progam kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.
"Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2/2019).
Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan untuk masuk ke APBN. Sehingga, lanjut dia, keberadaan kartu-kartu tersebut tidak akan mengganggu APBN.
"Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR," ungkapnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
3 Kartu Sakti
Diketahui, Jokowi memiliki tiga kartu sakti untuk masyarakat jika nantinya terpilih sebagai Presiden 2019. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.
Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menilai tidak ada yang baru dari wacana 3 kartu sakti yang disampaikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Nizar Zahro menyebut 3 kartu itu hanya ganti nama dari program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jadi 3 kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin dan PKH, tidak ada yang baru. Hanya ganti nama dan 3 program itu di mulai sejak zaman Pak SBY," kata Nizar saat dihubungi, Selasa (25/2/2019).
Reporter: Sania Mashabi, Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka
Advertisement