Lebih Dari 200 Ribu RTLH di Sumbar Siap Dibedah oleh Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah merupakan program pemerintah yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru bagi masyarakat berpengasilan rendah (MBR). Tujuannya untuk mengurangi jumlah rumah tak layak huni (RTLH) di Indonesia. 

Secara nasional dalam kurun empat tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkat menjadi RTLH sebanyak 494.169 unit.

"Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program BSPS salah satunya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2018, Kementerian PUPR menyalurkan BSPS untuk 11.327 unit RTLH. Dikatakan Khalawi, bantuan tersebut tersebar di 16 Kabupaten/Kota, 106 Kecamatan dan 274 desa/nagari.

"Sementara di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit dan Lubuk Jantan 24 unit," kata Khalawi saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi program BSPS di Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini.

Selanjutnya pada 2019, lanjut Khalawi, melalui program BSPS, Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 7000 unit RTLH di Provinsi Sumatera Barat akan diperbaiki. Bantuan tersebut tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 75 Kecamatan dan 263 desa/nagari.

Pada kunjungan kerja tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid hadir mendampingi Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Mufidah Jusuf Kalla saat berkunjung ke kampung halamannya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Mufidah Jusuf Kalla mengatakan sangat mengapresiasi program BSPS ini karena dinilai mampu mendorong masyarakat, untuk bergotong royong dalam rangka menciptakan rumah layak dan nyaman.

Menurut Khalawi, program BSPS di provinsi tersebut ditargetkan secara nasional dapat menjangkau 206.500 unit RTLH melalui dua kegiatan. Pertama peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan kedua pembangunan baru 8.000 unit, dengan total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp4,28 triliun.

Khalawi mengatakan dalam program BSPS, pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

"Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang," terangnya.

Pemberian BSPS dilakukan berdasarkan readiness criteria yang diusulkan dari bupati atau walikota dan kementerian atau lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/kelurahan, legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa, dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rumah Layak Huni untuk Difable

Dalam kunjungan tersebut, Khalawi beserta Mufidah Jusuf Kalla juga melihat lokasi Sentra Industri Tenun di Nagari Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sentra tenun terbesar di Indonesia. Pada lokasi tersebut, Kementerian PUPR juga membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk para peserta pelatihan tenun dengan 35 kamar.

Pembangunan Rusun ini dibiayai dana APBN Tahun Anggaran 2017 dan dilaksanakan dalam waktu enam bulan. Rusun ini terdiri dari tower tiga lantai dengan jumlah 35 unit termasuk dua unit difable dan tersedia ruang serbaguna.

Rusun dapat ditempati sebanyak 70 orang. Penyediaan hunian layak ini merupakan dukungan Kementerian PUPR bagi pelestarian budaya tenun di Indonesia.

Pembangunannya dikerjakan oleh Kontraktor PT. Adhitama Royal Kontruksi dengan nilai kontrak Rp9,4 miliar dan pengadaan meubelair dilakukan oleh PT. Anugerah Multikont Mandiri senilai Rp449 juta. 

(*)