Top 3 News: Gatot Singgung Anggaran TNI Minim, Ryamizard: Sudahlah...

Top 3 News, menurut Ryamizard, anggaran pertahanan saat ini sudah bertambah. Bahkan, lebih dari Rp 100 triliun.

oleh Maria FloraPutu Merta Surya PutraFachrur RozieLiputan6.com diperbarui 16 Apr 2019, 07:36 WIB
Diterbitkan 16 Apr 2019, 07:36 WIB
Menhan Ryamizard Ryacudu Jamin Netralitas TNI
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu saat memberi keterangan di Jakarta, Senin (15/4). Keterangan terkait sejumlah isu strategis jelang Pemilu 2019 dan Netralitas TNI. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 News hari ini, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo menyinggung minimnya anggaran pertahanan. Sebagai contoh, Gatot mengungkap berapa anggaran ratusan ribu prajurit yang hanya mendapatkan Rp 6 triliun.

Mendengar pernyataan Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjawab. Menurutnya anggaran pertahanan saat ini sudah lebih dari Rp 100 triliun. 

Untuk itu, Ryamizard meminta anggaran pertahanan tak lagi dipersoalkan. Lebih baik diutamakan anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, penyidik KPK mencecar saksi Siesa Darubinta dengan sejumlah pertanyaan. Siapa Siesa? Dia adalah perempuan yang ikut ditangkao saat lembaga antirasuah itu menggelar OTT terhadap Bowo Sidik Pangarso.

Penyidik juga menggali lebih jauh terkait aliran uang yang diterima Bowo soal suap jasa pengangkutan pupuk. 

Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerukan agar setiap warga negara boleh memprotes jika tak diberikan hak memilih. Karena semua hak dan kewajiban sudah diatur dalam Konstitusi yakni UUD 1945.

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Senin, 15 April 2019:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

1. Menhan Ryamizard: Sudahlah Gatot Nurmantyo

Menhan dan Panglima TNI Hadiri Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR
Menhan Ryamizard Ryachudu dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menghadiri Rapat Pleno Khusus Lembaga Pengkajian MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2). Rapat membahas mengenai pertahanan dan keamanan wilayah negara. (Liputa6.com/Joha Tallo)

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjawab pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang menyinggung minimnya anggaran pertahanan.

Menurut Ryamizard, anggaran pertahanan saat ini sudah bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, sudah lebih dari Rp 100 triliun.

Dia meminta, anggaran pertahanan tak perlu dipersoalkan. Lebih baik, anggaran negara diutamakan untuk kesejahteraan rakyat.

 

Selengkapnya...

2. KPK Cecar Saksi Siesa Darubinta soal Keberadaannya di Apartemen Bowo Sidik

Siesa Darubinta Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Bowo Sidik
Siesa Darubinta yang turut diamankan saat OTT KPK di apartemen kawasan Permata Hijau usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/4). Siesa diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap yang menjerat anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar saksi Siesa Darubinta soal keberadaannya di apartemen anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Pada saat operasi tangkap tangan (OTT) Siesa berada di apartemen Bowo sidik.

Pemeriksaan Siesa sendiri merupakan penjadwalan ulang. Siesa yang dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan Bowo Sidik ini sempat mangkir pada pemeriksaan Jumat 12 April 2019.

Selain ditelisik soal keberadaan Bowo Sidik saat operasi senyap, penyidik juga mencecar Siesa soal aliran uang yang diterima Bowo terkait suap jasa pengangkutan menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).

 

Selengkapnya...

3. Megawati: Protes dan Adukan Kalau Tak Diberi Hak Pilih

Panen Raya di Indramayu, Megawati Ajak Anak Muda Jadi Petani
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Seokarnoputri memberi sambutan saat menghadiri panen raya padi MSP di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (4/4). Megawati mengajak anak muda mau jadi petani. (Liputan6.com/HO/Iwan)

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kadernya berani bersuara bila ada petugas pemilihan yang tak memberikan hak pilih kepada warga negara.

Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat konsolidasi internal pemenangan Pileg dan Pilpres se-Provinsi Banten di kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Senin (15/4/2019).

Dia pun mengingatkan, agar benar-benar memahami aturan yang sudah ditetapkan dari Konstitusi hingga tingkat peraturan KPU.

 

Selengkapnya...

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya