Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Beramai-ramai Minta Semua Pihak Menerima Putusan MK

MK akan membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Prabowo-Sandiaga, pada hari ini, Kamis (27/6/2019).

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 27 Jun 2019, 07:17 WIB

Diterbitkan 27 Jun 2019, 07:17 WIB

Pengawalan Ketat Gedung MK Jelang Sidang Putusan

Personel kepolisian saat berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Kepolisian memperketat penjagaan di sekitar Gedung MK dengan kawat berduri, kendaraan lapis baja, serta ratusan personel. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta -p Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Prabowo-Sandiaga, pada hari ini, Kamis (27/6/2019).

Sekjen GMNI Ugik Kurniadi mengatakan, semua harus patuh dengan aturan. Adapun ini disampaikannya pada acara diskusi publik bertajuk "Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil" di sekretariat DPP PA GMNI kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019.

"Patuh aturan, sesuai dengan konstitusi kita. DPP GMNI akan tunduk dengan konstitusi. Kami mengajak kepada semua pihak menerima terhadap proses yang akan segera diputuskan," kata Ugik jelang putusan MK.

Senada, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta, pihak penggugat, tergugat dan pihak terkait dalam sengketa tersebut, legowo apapun keputusan hakim MK.

"Semua pihak harus menghormati dan taat pada peraturan hukum perundang-undangan," ucap Karyono.

Dia mengapresiasi sikap Prabowo yang meminta agar massa pendukungnya tak ke MK. Dan itu harus kembali dibuktikan untuk mengajak kembali sekolompok massa yang melakukan demonstrasi jelang putusan MK, untuk mundur dan menerima hasil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Putusan MK Harus Dihormati

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman didampingi sejumlah Hakim Konstitusi memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sidang itu memiliki agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon. (Lputan6.com/Johan Tallo)

Selain itu, masih kata dia, Jokowi dan Prabowo harus segera bertemu. Pertemuan ini untuk menunjukkan semangat rekonsiliasi.

"Sikap kenegarawanan kedua tokoh ini harus bertemu. Saya yakin jika ini terjadi bisa meredam gejolak. Kalau ada pihak-pihak yang mendorong untuk melakukan gejolak itu mungkin saja dilakukan yang menunggangi yang bersengketa," ungkap Karyono.

Pengamat hukum Pusako dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut, keputusan hakim MK dalam perkara sengekta Pilpres harus dihormati semua pihak. Hal ini untuk menyelamatkan Indonesia sebagai negara hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.

"Proses akhir harus dihormati. Kalau tidak siap (kalah) janganlah berjuang. Mari kita dorong semua pihak agar tidak merusak demokrasi yang sudah kita bangun bersama ini," tukasnya.

Lanjutkan Membaca ↓