Aktivis Muda Pendukung Airlangga Menolak Munas Golkar Dipercepat

Dia pun meyakini, Airlangga mendapatkan restu dari Istana atau Presiden Joko Widodo.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 30 Jul 2019, 18:54 WIB
Diterbitkan 30 Jul 2019, 18:54 WIB
Lewat Aplikasi SaksiKu, Ketum Golkar Pantau Perolehan Suara di TPS
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Anggota DPR Aziz Zyamsudin, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus melakukan pemantauan Aplikasi Android SaksiKu untuk Saksi Partai Golkar di TPS pada Pemilu 2019, Jakarta, Selasa (16/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar Rudolfus Jack Paskalis menepis anggapan bahwa ketua umum partai berlambang pohon beringin itu telah gagal dalam memimpin.

"Kalau ada opini yang mengatakan bahwa Pak Airlangga Hartarto ini gagal memimpin Golkar pada kontestasi Pileg dan Pilpres 2019, maka itu hoaks," kata Jack di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Dia menegaskan, alasannya adalah Airlangga mampu membuat Golkar di posisi kedua dalam Pemilu 2019. Selain itu, dirinya mengklaim Airlangga sudah didukung DPD II Golkar dalam Munas Golkar mendatang untuk dipilih kembali menjadi Ketum Golkar.

"Itu sudah 85 persen menyatakan dukungan secara tertulis, di atas meterai buat Pak Airlangga Hartarto," tegas Jack.

Dia pun meyakini, Airlangga mendapatkan restu dari Istana atau Presiden Joko Widodo. Karena itu, pihaknya mendukung Menteri Perindustrian tersebut kembali menjadi Ketum Golkar.

"Bicara politik ini kan kita harus pandai-pandai juga membaca angin dan tanda-tanda zaman. Kenapa kami mengambil sikap politik mendukung Pak Airlangga? Ini karena tidak lain kami membaca ada sinyal politik. Golkar ini tidak bisa lepas dari restu yang namanya Istana," ungkap Jack.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menolak Munas Dipercepat

Dia juga angkat bicara soal desakan percepatan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Menurutnya itu tidak konstitusional.

"Munas 2019 secara konstitusional akan dilaksanakan Desember 2019, sehingga kalau ada pihak yang dengan alasan tertentu mendorong percepatan Munas bagi kami itu tidak berdasarkan konstitusi," jelas Jack.

Dia menjelaskan, Munas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi terkait situasi ataupun kondisi partai politik termasuk suksesi kepemimpinan Partai Golkar.

"Penyelenggaraan Munas harus berdasarkan ketentuan yang berlaku," pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya