Nasdem Kaji Wacana Amandemen Terbatas UUD 1945

Dalam sidang tahunan MPR, salah satu poin rekomendasinya adalah mengamandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Agu 2019, 16:27 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2019, 16:27 WIB
Surya Paloh
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku, partainya masih mengkaji wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Dalam sidang tahunan MPR, salah satu poin rekomendasi untuk periode berikutnya adalah mengamandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Paloh mengatakan, kalau memang GBHN hal yang baik, maka patut didukung. "Itu sedang kami kaji, kalau memang bagus kami dukung, kalau masih kuang bagus kami perbaiki," ujar Paloh di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Secara garis besar, Paloh pesimis dengan wacana tersebut. Ia berpendapat, GBHN tidak memungkinkan untuk dihidupkan kembali untuk saat ini.

"Kalau tidak memungkinkan untuk apa. Jadi sedang dikaji sedang pengkajian," ucap Paloh.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan video pilihan berikut ini:


MPR Siapkan Rekomendasi

Ketua MPR Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan meninjau gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2019. (Delvira Hutabarat)

Sebelumnya, MPR berencana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengamandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, rencana mengembalikan GBHN bukan hanya wacana melainkan sudah menjadi rekomendasi resmi MPR. "Sudah jadi rekomendasi bukan setuju lagi," kata Zulhas di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (16/8/2019).

Zulhas menyebut, semua bahan-bahan pendukung telah disusun untuk menjadi rekomendasi pembahasan MPR periode 2019-2024.

"Sudah semuanya. Nanti bahan-bahan itu yang sudah jadi akan kita rekomendasi untuk MPR yang akan datang. Sudah nanti sidang terkahir nih masa jabatan periode ini, 27 September, itulah yang akan kita ketok palu menjadi rekomendasi untuk DPR periode yang akan datang sudah ada bahannya," jelas Zulhas.

Politisi PAN itu mengatakan, adanya rekomendasi tersebut menunjukkan ada kemajuan rencana menghidupkan kembali DPR.

"Ada bukunya, sehingga bisa maju sedikit dari yang lalu," ucap dia.

 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

 

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya