Hidayat Nur Wahid Ungkap Hasil Rapat soal Penambahan Pimpinan MPR

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membenarkan ada pembahasan soal wacana penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu malam, 21 Agustus 2019. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil dari rapat itu.

"Secara prinsip itu bagian dari pada wacana yang berkembang dan tentu pimpinan MPR akan mengakomodasi wacana yang ada," jelas pria karib disapa HNW ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Bila disepakati, lanjut HNW, keputusan akan diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan tiap fraksi partai dan kelompok Anggota MPR. Rencananya, rapat tersebut akan dilakukan pada akhir Agustus ini

"Jadi tunggu saja," jelas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Namun secara pribadi, HNW dan partainya akan mengikuti aturan yang berlaku nantinya. Memang menurut aturan yang berlaku saat ini pimpinan MPR hanya dijabat lima orang. Namun ke depan, dia tak menampik bila paket yang ditawarkan bisa saja berbeda, sesuai aturan berlaku.

"Kalau nanti misalnya kawan-kawan itu menyetujui untuk kemudian, karena memang dalam konteks pimpinan MPR kita mempunyai pola yang berbeda setiap periodenya" terang dia

Sebagai catatan, pada tahun 1999 pimpinan MPR terdiri dari seluruh fraksi yang mempunyai anggota di MPR. Karenanya pimpinan MPR saat itu terbilang banyak.

Namun pada tahun 2004, pimpinan MPR itu hanya terdiri dari dua dari anggota DPR dan dua anggota DPD, melalui perubahan tata tertib.

Sedangkan untuk tahun 2009, pimpinan MPR hampir dipilih secara aklamasi lewat pemilihan terbuka. Kemudian pada 2014, pimpinan MPR terdiri dari 3 Anggota DPR dan satu anggota DPD.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengamini bila anggaran negara akan bertambah bila Parlemen menyetujui penambahan kursi pimpinan MPR. Menurut dia, itu adalah resiko ditanggung karena menganut sistem demokrasi itu sendiri.

"Pasti menambah anggaran, itu resiko berdemokrasi. Demokrasi pasti akan menghadirkan anggaran," jelas HNW masih di kesempatan yang sama.

Namun, lanjut dia, bila penambahan kursi pimpinan MPR adalah langkah baik untuk kemajuan bangsa, maka tiada salahnya menambah anggaran untuk hal tersebut.

"Mana yang menjadi yang membawa manfaat bagi bangsa ini ya apa boleh buat?" jelas HNW.

HNW menegaskan, resiko berdemokrasi adalah tegak lurus dengan tingginya anggaran. Dia menganalogikan, bila anggaran tak mau besar dan membengkak, seharusnya pemilihan presien kembalikan saja ke MPR, karena dengan Pemilu serentak biaya dihabiskan lebih besar ketimbang dipilih oleh Parlemen.

"Kalau ingin memperkecil anggaran Pilpres engga usah langsung, cukup di MPR. Pilkada juga cukup di DPRD. Ini resiko kita kalau Pilpres langsung ya anggarannya triliunan, kalau di pilih MPR barang kali engga sampai," HNW menyudahi.