MPK Pertanyakan Intervensi Hamdan Zoelva di Kongres HMI

Liputan6.com, Jakarta - Kordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Hamdan Zoelva mengakui Arya Kharisma Hardi sebagai Penanggung Jawab Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (PJ Ketum PB HMI). Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KAHMI di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Terkait pengakuan Hamdan terhadap Arya itu disoroti sejumlah Majelis Penasehat Konsultasi (MPK) PB HMI. Salah satunya dari MPK PB HMI Basri Dodo, yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjend) PB HMI periode 2010-2012.

Menurut Basri Dodo, pernyataan yang disampaikan Hamdan merupakan statement yang timpang. Karena Hamdan dinilainya tidak memahami tentang hubungan KAHMI dengan HMI secara struktural maupun secara etik.

“Jika Hamdan Zoelva pernah menjadi Kader HMI dan berproses secara struktural di HMI serta mengikuti perkembangan perubahan konstitusi HMI dari kongres ke kongres. Maka beliau akan tahu dan cermat memposisikan dirinya terlebih dahulu. Atau jangan-jangan Bang Hamdan Zoelva ini tidak paham dimana posisi beliau saat ini," kata Basri dalam keterangannya, Minggu 1 September 2019.

Dikatakan Basri, seharusnya Hamdan hadir sebagai pengayom dan penyeimbang bagi dinamika kader HMI, bukan malah mengeluarkan statement dan surat instruksi atas nama Presidium Majelis Nasional KAHMI yang membuat gaduh.

"Seharusnya bukan malah mengeluarkan statement dan surat instruksi atas nama Presidium Majelis Nasional KAHMI yang membuat gaduh adik-adik," tegasnya.

Selain itu tanggapan yang sama juga datang dari Wahyu Hamdani yang juga MPK PB HMI. Menurut Wahyu, Hamdan Zoelva tidak bijaksana merespons dinamika kader HMI. Sebab yang bersangkutan tidak menyadari bagaimana efek statement yang dia sampaikan.

“Hamdan Zoelva harusnya menjadi penyejuk di tengah-tengah polemik internal PB HMI. Bukan justru hadir menjadi penyulut amarah sebagian kader dan menyakiti hati mereka. Apalagi Hamdan Zoelva adalah pakar hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi," tukas Wahyu.

Harapan mereka, pengurus HMI Cabang dan Badko HMI se-Indonesia agar tetap tenang dan fokus pada proses perkaderan di internal kepengurusan masing-masing. Jika ada statement yang merugikan pengurus HMI Cabang dan Badko HMI se-Indonesia, maka tidak perlu ditanggapi.

“Harapan kami kepada seluruh adik-adik HMI, baik di cabang maupun Badko agar tetap fokus pada program kerja yang produktif. Tidak perlu terkooptasi dengan statement liar oknum yang bikin gaduh internal kepengurusan HMI. Supaya kualitas kaderisasi di Cabang maupun Badko tetap jalan normal tanpa harus larut dalam polemik internal," tutur Wahyu.

Dijelaskannya, untuk menyelamatkan situasi HMI saat ini salah satunya adalah menyelenggarakan Kongres. "Dan tahapan itu sudah dilakukan oleh PB HMI dibawah kepemimpinan R. Saddam Al Jihad dan Naila Fitria, sebagai Ketua Umum dan Sekjend PB HMI Periode 2018-2020," kata Wahyu.

Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sebelumnya meggelar Rapat Koordinasi Nasional II di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 30 Agustus 2019.

Sejumlah tamu undangan hadir, di antaranya Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Hamdan Zoelva, Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung, Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro, Gubernur Kaltim Isran Noor, Pejabat Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy, serta Seluruh Pengurus Majelis Wilayah dan Majelis Daerah Kops Alumni HMI Se-Indonesia

Dalam sambutannya, Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelva berterimakasih kepada Gubernur Kalimantan Timur yang telah mendukung terselenggaranya Rakornas II KAHMI.

Ia juga sempat menjelaskan masalah yang pernah menerpa HMI Beberapa waktu lalu, hingga membuat KAHMI yang merupakan lembaga Alumni HMI bingung memposisikan diri. Namun, setelah mendengar penjelasan MPK PB HMI, pihaknya menganggap keputusan yang diambil MPK PB HMI adalah dalam rangka penyelamatan organisasi.

"Jujur KAHMI sempat bingung memposisikan diri saat iti. Namun setelah mendengar penjelasan MPK PB HMI, kami menganggap keputusan yang diambil MPK PB HMI adalah dalam rangka penyelamatan organisasi dan kita harus dukung itu", Tambahnya

Dia menegaskan bahwa posisi KAHMI saat ini hanya mengakui PB HMI kepemimpinan Arya Kharisma Hardy sebagai Pejabat Ketua Umum.

"Kami meminta kepada Presidium MW KAHMI dan MD KAHMI seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan hal-hal yang berkenaan dengan institusi PB HMI di luar Kepengurusan Pejabat Ketua Umum," tutupnya.