Top 3 News: Jawab Menhan Soal Permintaan Penarikan TNI - Polri di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 News hari ini, kondisi Papua dan Papua Barat kini berangsur kondusif. Untuk meredam ketegangan pascakerusuhan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memilih berkantor di Papua. 

Terkait banyaknya seruan agar tentara di tarik dari Papua, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu pun angkat bicara.

Menurutnya jika TNI dan Polri ditarik pulang saat ini, maka sejumlah bentuk ancaman akan menyerang Papua. Salah satunya keinginan untuk memisahkan diri hingga pemberontakan bersenjata. 

Sementara itu, di tengah lembaga antirasuah KPK tengah gencar-gencarnya menciduk para pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi dan suap, seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi Undang Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002.

Ada beberapa hal yang bakal direvisi dalam UU KPK. Dari soal kewenangan penyadapan atas izin pengawas hingga terkait pengumuman LHKPN.

Wakil ketua KPK, Laode M Syarif menyayangkan atas sikap DPR tersebut. Penolakan keras juga disuarakan Ketua KPK Agus Rahardjo. Karena sejatinya tidak ada urgensi revisi terhadap undang-undang KPK. Apakah ini bisa disebut sebagai upaya untuk melemahkan KPK? 

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Kamis, 5 September 2019:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu mempertanyakan mengapa banyak masyarakat yang menginginkan pasukan TNI dan Polri ditarik dari Papua dan Papua Barat. Padahal, kata dia, jika TNI dan Polri ditarik bisa membuat Papua merdeka.

"Masih segar ingatan saya, pernyataan dari Bu Mega pada tahun 2004, dia berkunjung ke Papua. Satu kali TNI ditarik dari Papua, besok Papua merdeka," kata Ryamirzad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). 

"Ini yang jadi acuan kita. Karena banyak sekali orang yang menyuruh-menyuruh tentara pulang, ini ada apa maksudnya?" sambungnya.

Ryamirzad menjelaskan, ada beberapa ancaman yang bisa menyerang di Papua. Karena itu, TNI harus terus berjaga di sana.

Selengkapnya...

Suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggema dalam Sidang Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta. Mereka sepakat atas pernyataan Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang memimpin sidang terkait revisi Undang Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI yang disampaikan Utut, tercatat 281 dari 560 anggota DPR RI hadir dalam rapat kali ini.

"Saya mohon persetujuan anggota dewan terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Utut dalam sidang, Kamis (5/9/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond Mahesa menyebut beberapa hal yang bakal direvisi dalam UU KPK. 

Selengkapnya...

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengajak seluruh pihak agar tidak mengasih panggung kepada siapa pun yang berniat mengacak-acak bangsa, termasuk soal Papua.

"Kepada orang-orang asing yang main, dari luar negeri maupun yang ada di Papua, dia mengacak-acak negeri kita jangan kasih panggung," kata Hendropriyono seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jakarta, Kamis (5/9/2019) malam.

Salah satu orang asing yang mengacak-acak negeri ini menurut dia seperti Benny Wenda, yang menyebabkan demo anarkis terjadi, baik di dalam maupun di luar Papua.

Selengkapnya...