Jokowi Undang Sejumlah Tokoh di Istana, Bahas Papua hingga RKUHP

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang puluhan tokoh yang terdiri dari budayawan, ahli hukum, seniman, hingga pengusaha ke Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9/2019). Salah satu hal yang dibahas yaitu, aksi demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP.

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal baik yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan Papua," ujar Jokowi membuka pertemuan.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas masalah UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP. Diketahui, dua RUU ini menuai pro kontra hingga muncul aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR RI, Selasa kemarin.

"Kemudian yang berkaitan dengan masalah UU KPK, RUU KUHP, dan juga yang berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi pada beberapa hari ini," kata Jokowi.

Sejumlah tokoh yang terpantau telah datang antara lain, Mahfud MD, Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, istri Nurcholish Madjid alias Cak Nur, Mochtar Pabottinggi, Franz Magnis Suseno.

Kemudian Sudamek, Erry Riana Hadjapamekas, Quraish Shihab, Christine Hakim, Mahfud MD, Arifin Panigoro, Jajang C Noer, Emil Salim, Harry Tjan Silalahi, Azyumardi Azra, dan sejumlah tokoh lainnya. Sementara itu, Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelum bertemu tokoh budayawan, Jokowi terlebih dahulu menerima para petinggi ormas keagamaan yang hadir antara lain, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, dan Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman. Selain itu, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Tabita Lebang.

Para tokoh agama itu juga menyampaikan keprihatinan terhadap situasi terkini yang terjadi di Indonesia. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Ada beberapa agenda yang tadi kita diskusikan dan kita bahas pertama mengenai kebakaran hutan dan lahan, di mana presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah," jelas Sekjen PBNU Helmy Faishal.