Kode untuk Posisi Baru Moeldoko Jelang Pengumuman Kabinet Baru

Jakarta - Presiden Jokowi segera mengumumkan kabinet barunya. Salah satu tokoh yang disebut bakal memiliki jabatan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Sinyal politik itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

OSO menyebut Moeldoko yang merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu bakal masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi untuk periode 2019-2024. Bahkan, dia sudah menggunakan istilah 'calon menteri' untuk memanggil Moeldoko.

"Yang terhormat Pak Moeldoko, calon menteri yang akan datang," ujar OSO saat menghadiri peresmian kantor DPP HKTI di Jalan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).

Namun, OSO tak menyebut secara pasti jabatan untuk Moeldoko di kabinet mendatang. Ia hanya menyebut beberapa pos kementerian saja.

"Beliau ini ditargetkan tiga jabatan, tidak tanggung-tanggung, tetapi tidak tahulah karena yang mana pun jabatan pasti penting," kata OSO di hadapan para undangan yang hadir.

OSO pun kemudian menyebut kementerian yang bisa dipimpin mantan Panglima TNI itu bila masuk susunan kabinet. Antara lain Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Kemaritiman, serta Kementerian Pertahanan.

“Pagi tadi tambah satu lagi, menteri dalam negeri. Artinya apa? Laku dijual,” tutur Oso.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua MPR itupun mengingatkan Moeldoko agar jika sudah menjadi menteri tetap punya waktu mengurus HKTI.

“Makanya kami minta Pak Moeldoko setiap bulan harus ada di HKTI,” tandasnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengaku belum bicara dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, terkait apakah dia mendapat tugas baru dalam kabinet selanjutnya.

“Saya belum dipanggil untuk soal-soal itu (tawaran menteri), pertanyaannya sensitif nih, tanya yang lain,” ujar Moeldoko di kantor staf presiden Jakarta, Jumat (18/10).

Dia juga mengaku pengin berlibur di kampung halaman setelah tidak lagi menjabat. “Saya mau liburan, pulang kampung,” katanya.

KSP yang dipimpin Moeldoko akan bubar pada 19 Oktober 2019. KSP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. Dalam Pasal 16 disebutkan, masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan paling lama sama dengan masa bakti Presiden.

Mantan panglima TNI tersebut mengaku pada masa-masa awal menjadi kepala staf kepresidenan, ia sempat kagok menghadapi wartawan yang menanyakan begitu banyak hal kepada dirinya.

“Saya jujur seperti loncat ke kolam renang, tetapi tidak bisa renang, tapi saya mencoba memahami dan menurut saya kurang lebih 2-3 bulan saya sudah mulai lancar ngomong dan sudah mulai memahami berbagai hal,” jelas Moeldoko.

Ikuti berita Jawapos lainnya di sini