HEADLINE: 12 Wakil Menteri dan Pangkas Eselon, Jalan Jokowi Bawa Indonesia Maju?

Liputan6.com, Jakarta - - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkenalkan 12 nama wakil menteri yang bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Pengumuman digelar santai sambil duduk di tangga Istana Merdeka, selepas Salat Jumat, (25/10/2019). Jokowi mengenakan jas hitam mengumumkan satu per satu wakil menteri yang juga duduk lesehan di tangga. 

"Siang hari ini saya dan Pak Wapres ingin mengenalkan, wakil menteri yang telah kita pilih, yang tadi pagi saya sudah satu per satu bertemu dengan beliau-beliau yang akan berikan dukungan pada tugas-tugas menteri," kata Jokowi.

"Menurut saya profilnya sangat bagus, dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju," Jokowi menambahkan.

Jumlah wakil menteri Jokowi bertambah cukup banyak. Pada periode sebelumnya, Jokowi hanya memiliki tiga wakil menteri. 

Menurut Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, pada periode kali ini Jokowi ingin mempercepat kinerjanya, sehingga membutuhkan pembantu yang lebih banyak agar efektif mencapai target.

"Beliau mengharapkan wamen-wamen ini bisa membantu masing-masing. Kalau dilihat dari komposisinya kan menarik banget. Praktisi semuanya, profesional yang ada kekhususan. Misalnya kayak Pak Trenggono keahliannya di korporasi, pembangunan industri. Jadi beliau akan bantu Pak Prabowo dalam upaya industrialisasi pertahanan negara tapi di dalam negeri," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Meski begitu, Fadjroel mengakui Presiden Jokowi memang ingin mengakomodir semua kalangan. Pertama, kata dia, semua putra putri daerah sudah memiliki perwakilan di Kabinet Indonesia Maju seperti dari Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Sumatera. 

"Jadi semuanya sudah lengkap, insya Allah terwakili. Ditambah tadi wamenag kan beliau santri nahdliyin. Saya pikir itu penting dicatat semuanya sudah aman," ujar dia.

Sementara, kata Fadjroel, dari kalangan relawan Jokowi, sudah diwakili oleh Budi Arie Setiadi. Fadjroel klaim semua wakil menteriyang ditunjuk dipastikan sesuai keahliannya. 

"Pak Budi Arie mampu bangun jaringan Projo ke seluruh Indonesia dan itu nanti akan dibutuhkan untuk pembangunan desa, saya pikir itu menarik banget. Jadi praktis ini sebenarnya betul-betul ingin mencerminkan wajah persatuan Indonesia dan wakil-wakil menteri ini betul-betul punya kekhususan membantu para menterinya," ujar dia.

Meski begitu, Fadjroel menegaskan bahwa kursi wakil menteri yang begitu banyak ini bukan untuk bagi-bagi kursi. 

"Tepatnya ini untuk mengambil putra-putri terbaik Indonesia, kemudian yang kedua tepatnya inilah wajah persatuan Indonesia dan sekali lagi tidak pernah ada menteri atau wakil menteri yang visinya di luar Pak Presiden," tandas Fadjroel.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas justru menilai seluruh wakil menteri yang dipilih Presiden Jokowi memiliki kompetensi. Menurut Sirojudin, dengan mengisi wakil di beberapa kementerian ini, tampak jelas bagaimana Jokowi menunjukkan prioritasnya.

"Menurut saya 12 wamen ini sangat kompeten, ditempatkan di kementerian yang tepat dan sesuai target-target pemerintah untuk melakukan penguatan dan pembangunan di sektor-sektor kerja kementerian tersebut," kata Sirojudin kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Misalnya, kata dia, Jokowi menunjuk dua orang sekaligus untuk menjadi wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendampingi Erick Thohir. Keduanya, yakni Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin.

Kedua tokoh ini, kata Sirojudin, merupakan orang yang pas untuk memenuhi target Jokowi yang ingin menjadi pemain ekonomi global. "Dua wamen BUMN itu orang hebat," ujar dia.

Di tangan Budi, kata Sirojudin, Inalum berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Sementara Kartika Wiryoatmojo juga memiliki rekam jejak yang baik dan berhasil mengembangkan Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir.

"Itu orang kuat, Erick Thohir dapat suport dengan 2 wamen yang produktif dan efisien," ujar dia.

Sementara di Kementerian Agama, kata Sirojudin, Zainut Tauhid dinilai dapat melengkapi kekurangan Fachrur Razi. Di mana, Fachrur memiliki kepemimpinan yang kuat secara kelembagaan namun memiliki kekurangan di instansi pendidikan dan ormas islam. Sementara Zainut dapat menutupi kekurangan itu dan membantunya di sektor keagamaan.

Kemudian, lanjut Sirojudin, Angela Tanoesoedibjo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dapat mengisi aspek promosi parisiwata. Mengingat, Angela memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan komisaris serta direktur televisi nasional.

"Dia bisa mengisi aspek promosi pariwisata dan soal ekomoni kreatif ini terkait budaya dan inovasi di kalangan muda, tidak hanya menjual objek wisata ciptaan Tuhan, tapi juga butuh inovasi manusia, seperti aspek publikasi dan public relations. Dua-duanya Angela kuat," kata dia.

Sirojudin mengatakan, Surya Tjandra juga memiliki latar belakang pendidikan yang mengagumkan. Dia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 di Universitas Warwick, Inggris dan program S3 di Universitas Leiden, Belanda.

"Dia sangat expert di bidang hukum, doktor di bidang hukum, masternya di Inggris, dia keren sekali. Bisa bantu Sofyan Djalil," ujar Sirojudin.

Kemudian, kata dia, Mahendra Siregar juga dikenal sebagai orang yang punya kompetensi di perdagangan. Selain itu, dia juga seorang diplomat. "Kalau Jokowi ingin memperluas fungsi Luar Negeri dengan perdagangan internasional, maka ini cocok orangnya," kata dia.

Sementara, John Wempi Wetipo dipilih Jokowi sebagai wakil menteri PUPR juga memiliki rekam jejak yang baik sebagai bupati. 

Dengan rekam jejak yang baik, Sirojudin optimis ke-12 wakil menteri Jokowi ini dapat membantu para menteri bekerja efisien dan efektif. 

Namun, kata Sirojudin, berkaca dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika ada begitu banyak wakil menteri tetapi kinerja pemerintahan tetap tidak optimal. Sebab terkadang, ada kompetisi antara menteri dan wakil menteri. Akhirnya, pengambilan keputusan jadi lebih lamban.

"Jadi yang harus dipastikan membagi wilayah kekuasaan dari menteri ke wakil menteri. Kalau tidak akan ada kompetisi dan birokrasi tidak akan jalan," tandas Sirojudin.

Hanya untuk Bagi-Bagi Jatah?

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai penambahan kursi wakil menteri ini untuk mengakomodir semua kalangan yang sudah berjuang untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. 

"Jadi Presiden tak bisa mengakomodir di pos menteri utama, sehingga diakomodir seperti ini," kata Arya kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Arya juga menilai, penambahan Wakil Menteri juga dilakukan untuk bagi-bagi jatah ke partai-partai. "Misalnya PDIP dapat, maka Golkar dapat juga. Kemudian, partai nonparlemen ditambah juga. Ada PSI, ada Perindo juga," ujar dia.

Arya mengingatkan ada beberapa risiko jika kabinet terlalu gemuk. Yaitu, harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar lantaran fasilitas yang diberikan kepada wakil menteri sama dengan menteri. "Gejolak masyarakat kan juga tinggi soal anggaran," kata dia.

Selain itu, bakal menimbulkan masalah koordinasi, di mana ada beberapa kementerian yang tak memiliki tradisi adanya wakil menteri. 

"Itu gimana koordinasi antara Menteri, Wakil Menteri, dan Dirjen-dirjen. Kemudian soal efektivitas. Presiden kan menyampaikan birokrasi yang ramping. Justru ini di lingkaran presiden sendiri, gemuk birokrasinya," kata Arya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi memberikan tugas khusus bagi para wakil menteri. Misalnya, tugas utama Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar adalah mengatasi permasalahan di dunia internasional.

Hal yang digarisbawahi Jokowi menjadi tugas Mahendra, pertama antara lain meningkatkan kualitas promosi investasi perdagangan. Kemudian, berkoordinasi bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan BKPM. Dengan kondisi perdagangan global saat ini seperti perang dagang AS dan China dan AS, Jokowi meminta melihat tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia.

Presiden Jokowi meminta dia untuk segera merampungkan proses penyelesaian GSP review dengan AS. Targetnya proses ini harus selesai dalam sebulan.

Dengan demikian bisa meningkatkan nilai perdangan Indonesia menjadi dua kali lipat di mana ekspor bisa mencapai USD 25 miliar. Dia juga ditugaskan mengamankan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. 

Kemudian, tugas utama Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono adalah mengembangkan industri strategis pertahanan.

Lalu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara diberi tugas untuk memperbaiki berbagai kebijakan terkait upaya mempercepat investasi, meningkatkan serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga diberi tugas agar perjanjian perdagangan dengan negara lain bisa diselesaikan juga tingkatkan ekspor ke negara-negara nontradisional.

Sementara Wakil Menteri PUPR, Wempi Wetipo diberi tugas mengawasi proyek infrastruktur yang banyak terutama di Indonesia bagian timur. Lalu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Alue Dohong diberi tugas khusus dalam pelestarian hutan dan alam.

Budi Ari Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, ditugaskan untuk membantu Mendes agar pengawasan dana desa yang sudah mencapai lebih dari Rp 70 triliun pertahun memberikan hasil baik pada desa.

Kemudian, Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang diberi tugas untuk menyelesaikan konflik agaria dan sengketa lahan. Jokowi pun memberi target setahun untuk menyelesaikan semua masalah.

Sementara, Angela Tanoesoedibjo juga diberi tugas untuk mempromosikan wisata sehingga wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia semakin banyak.

Ke-12 wakil menteri tersebut memiliki latar belakang berbeda. Sebagian berasal dari kalangan profesional, sebagian lagi merupakan politisi. Berikut latar bekalang para wakil menteri yang baru saja dilantik Jokowi:

1. Angela Tanoesoedibjo kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata. Dia adalah politisi Partai Pelindo dan menjabat sebagai Wasekjen. Saat ini dia menjabat sebagai Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) perusahaan induk dari stasiun RCTI, MNC, dan Global TV. Dia juga maju di Pileg 2019 di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 dengan daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo, namun gagal ke Senayan.

2. Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN, merupakan Direktur Utama PT Bank Mandiri tbk. Pria yang karib disapa Tiko ini menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri sejak 2016.

3. Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN adalah Direktur Utama PT Inalum. Budi bukan orang baru di BUMN. Terakhir, pria kelahiran Bogor itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum sejak September 2017 lalu. 

Di tangan Budi, Inalum berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan itu atas kerja keras pemerintah dan tentunya Inalum dalam mencari pendanaan untuk membeli saham Freeport.

4. Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan merupakan mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Sakti sendiri tak memiliki pengalaman di bidang pertahanan. Saat ini ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Solusindo Kreasi Pratama.

Perusahaan ini membawahi PT Tower Bersama Infrastruktur, penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 14.000 menara. Karena jabatannya ini, dia kerap dijuluki sebagai Raja Menara.

5. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Pertahanan adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Suahasil juga merupakan Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi FEB UI. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

6. Zainut Tauhid, Wakil Menteri Agama adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Zainut diketahui merupakan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Zainut sempat menjadi anggota DPR periode 2004-2009, kemudian periode 2009-2014.

7. Wempi Wetipo, Wakil Menteri PUPR adalah Tokoh Papua. Ia merupakan mantan Bupati Jayawijaya selama dua periode, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. 

Selama menjadi Bupati Jayawijaya, Wempi pernah mendapat penghargaan. Antara lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan dari KPK itu terkait manajemen keuangan yang diterapkan Wempi di Kabupaten Jayawijaya. Pada Pilgub Papua tahun 2018, Wempi mengikuti kontestasi tersebut menjadi calon gubernur Papua. Namun ia dikalahkan oleh kandidat petahana, yaitu Lukas Enembe yang berpasangan dengan Klemen Tinal.

8. Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri adalah Dubes Indonesia untuk AS. Mahendra pernah menjadi wakil Menteri Perdagangan, mendampingi Mari Elka Pangestu. Kemudian, Wakil Menteri Keuangan pada tahun 2011. 

9. Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan adalah anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 dari Partai Golkar. Pada Pemilihan Legislatif tahun 2019, ia kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Golkar Dapil Sulawesi Utara dengan nomor urut 1.

10. Surya Tjandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Politikus Partai Solidaritas Indonesia. Dia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 di Universitas Warwick, Inggris dan program S3 di Universitas Leiden, Belanda.

11. Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal adalah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Pro Jo. Dalam kariernya di bidang politik, ia pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2005-2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Kemudian, ia absen di dunia politik hingga mendirikan Projo pada Agustus 2013.

12. Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Pejabat Badan Restorasi Gambut atau BRG. Alue menjadi orang dari suku dayak pertama yang ditunjuk menjadi pejabat negara.