Mengingat Janji Jokowi Atasi Banjir dan Macet Jakarta Bila Jadi Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Banjir dan macet disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai dua masalah besar yang dihadapi Jakarta. Dia sendiri bahkan pernah merasakan langsung terjebak oleh kemacetan Ibu Kota.

Jokowi pernah berjanji akan mengatasi banjir dan macet Jakarta saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2014 lalu.

Saat itu, dia mengatakan akan lebih mudah baginya mengatasi kemacetan dan banjir jika menjadi Presiden. Dengan menjadi seorang Presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

Menurut Jokowi, permasalahan Jakarta tak bisa diselesaikan tanpa bantuan daerah lain. Sebab penyebab terjadinya banjir dan macet Ibu Kota juga berasal dari daerah-daerah penyangga, seperti Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi.

"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin, 24 Maret 2014 lalu.

Kini setelah menjadi Presiden, langkah apa yang dilakukan Jokowi untuk mengatasi banjir dan kemacetan Ibu Kota? 

Memasuki periode kedua pemerintahannya, persoalan banjir dan macet masih menjadi pekerjaan rumah yang belum teratasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sejumlah langkah kini tengah dilakukan pemerintah untuk penanggulangan banjir. Yaitu dengan cara membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi. Bendungan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2020.

"Di Bogor selesai kira-kira akhir tahun depan insya Allah, kalau jadi akan bisa lebih dikendalikan," kata Jokowi saat berbincang dengan para awak media di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.

Persoalan got dan Sungai Ciliwung jadi kendala di Jakarta. Jokowi menyarankan agar melakukan manajemen air hingga pengerukan waduk di Jakarta dan Pluit.

"Tapi juga sangat terganggu sekali yang namanya banjir di Jakarta pembersihan got, kemudian juga pelebaran dari Sungai Ciliwung yang sampai di Ciliwung menyempit," kata dia.

Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Menurut Jokowi dengan rencana pemindahan ibu kota ini dapat meminimalisir banjir dan macet. Sebab akan mengurangi jumlah penduduk di Jakarta.

"Sekali lagi kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit," kata Jokowi.

Jika ibu kota tidak dipindahkan, lanjut Jokowi, Jakarta akan semakin dipadati penduduk dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan.

"Sehingga yang terjadi kepadatan penduduk semakin nambah semakin hari, 56 persen penduduk kita di Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya. PDB ekonomi kita 58 persen ada di Jawa khususnya di Jakarta, sehingga perlu pemerataan ekonomi. Saya kira itu," ungkapnya.

Seperti diketahui, Jokowi pernah mengeluh saat dirinya terjebak macet saat akan menghadiri acara pertemuan tahunan Bank Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Lotte Avenue, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2019.

"Tadi ke sini macet, 30 menit berhenti," kata dia di lokasi.

Dia pun mengaitkan hal tersebut dengan keputusan untuk memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Itulah kenapa ibu kota di pindah," ujarnya.

Karena itu moda transportasi massal dibangun seperti MRT dan LRT yang diharapkan bisa meminimalisir kemacetan.

"Akan sangat mengurangi macet, dan tentu mengintegrasikan dari moda transportasi yang ada LRT gabungin dengan MRT gabung dengan transjakarta dengan komuter kita dengan kereta bandara nanti mungkin dengan kereta cepat jadi 6 diintegrasikan semua akan sangat-sangat mengurangi kemacetan Jakarta," ungkap Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019. 

Reporter: Syifa Hanifah

Sumber: Merdeka