Soal Natuna, TNI Tegaskan Tak Mau Terjebak Provokasi Tiongkok

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan pihaknya memegang teguh aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum-hukum laut nasional dan internasional.

Hal itu untuk mengatasi dugaan pencurian yang dilakukan kapal Tiongkok di perairan Natuna.

"TNI dalam hal Ini TNI AL dan AU yang melakukan operasi di sana melakukan prosedur-prosedur yang sudah disepakati internasional. Intinya di situ. Jadi kita tidak ingin terprovokasi," kata Sisriadi di Mabes TNI, Senin (6/1/2020).

Sisriadi menerangkan, TNI mematuhi hukum internasional dan aturan pelibatan (Rules of engagement) yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional.

Ia menegaskan, prajurit TNI tidak ingin terprovokasi dalam menghadapi masuknya sejumlah kapal asing diduga milik China dua pekan lalu ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna.

"Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri, sehingga kalau itu terjadi justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan justru kita yang rugi," ucap dia.

Saksikan video di bawah ini:

Sebelumnya TNI mengerahkan lima kapal tempur dan satu pesawat intai ke perairan Natuna. Operasi itu dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono.

"Operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah tergelar yaitu 3 (tiga) KRI dan 1 (satu) Pesawat intai maritim dan 1 (satu) pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna, " kata Laksdya Yudo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/1/2020).

Dia mengatakan, operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. Dia menambahkan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020.

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," ujar dia.