DPR: Revitalisasi TIM Cacat Prosedur, Gubernur DKI Segera Dipanggil

Liputan6.com, Jakarta - Komisi X DPR menyimpulkan ada cacat prosedur dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Kesimpulan itu diambil usai rapat dengar pendapat umum dengan forum seniman peduli TIM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin pagi.

"Kami melihat ada cacat prosedural dalam revitalisasi ini. Ada beberapa regulasi yang tidak terpenuhi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Seniman Peduli Tim," Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Syaiful pun mendesak untuk moratorium revitalisasi TIM hingga ada kejelasan prosedur dari pihak pengembang. Dia meminta ada kompromi terhadap para seniman dan budayawan.

"Karena itu, Komisi X setuju dan mendukung supaya revitalisasi tim ini dimoratorium dulu, dihentikan dulu sampai ada kejelasan terkait dengan prosedur dan terkait dengan adanya kompromi terhadap pelaku yang selama ini ada di sana, yaitu para seniman dan budayawan," ujarnya.

Karena itu, Komisi X DPR bakal memanggil pihak terkait revitalisasi TIM. Termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. DPR langsung akan bersurat kepada Anies hari ini.

"Rekomendasi kami yang kedua, kami akan memanggil Saudara Gubernur Pak Anies Baswedan, DPRD DKI, dan PT Jakpro yang diposisikan dalam Pergub Nomor 63 sebagai pelaksana dari pembangunan atau revitalisasi TIM ini," kata Syaiful.

Syaiful menuturkan, seharusnya Pemprov DKI tidak mengkomersilkan pusat kebudayaan. Dia menyinggung keterlibatan BUMD PT Jakpro yang menjalankan revitalisasi.

"Kalau pemda mau membangun, semestinya dia bangun atas APBD itu sendiri, jangan diberikan kepada BUMD yang komersial, lalu BUMD membangun itu. Dan itu pasti komersial, pasti komersial. Saya khawatir seniman pun tidak punya akses dia untuk tampil dan berkarya di sana," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Syaiful juga mengkritik adanya hotel yang menjadi bagian pembangunan revitalisasi TIM. Padahal, pada proses sayembara tidak ada hotel dalam skema awal.

"Saya menolak betul pendirian pembangunan hotelnya. Ini betul-betul semangat kepentingan komersial. Nggak ada yang bisa kita lihat, sisi mana dari DKI ini dibangun hotel kalau nggak sisi komersial? Enggak ada. Ini semata-mata komersial, terutama soal hotelnya," tegas Syaiful.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com