Anggota DPRD DKI: Bantuan Pangan Lebih Baik Ketimbang Uang ke Warga Terdampak Corona

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan agar pemerintah provinsi (Pemprov) menyalurkan bantuan pangan ketimbang uang tunai kepada warga terdampak Corona Covid-19.

Dia khawatir penyalurannya tak tepat sasaran. Selain itu, bantuan berupa pangan tetap bisa menjalankan roda perekonomian.

Salah satu contohnya, pemerintah provinsi bisa bekerja sama dengan perusahaan operator ojek online untuk mengantarkan bantuan tersebut kepada warga.

"Mereka itu rata-rata pendapatannya Rp 4,2 hingga Rp 4,9 juta. Kalau rata-rata penghasilannya Rp 160 ribu. Kalau mereka berperan untuk mendistribusikan itu dari rumah ke rumah tentunya harus dikoordinasikan dengan baik dengan pihak yang terkait, sesuai dengan keinginan Pak Gubernur kan akan menggandeng ojol juga untuk itu," jelas Mujiyono, Rabu (1/4/2020). 

Namun, dilibatkannya ojek online menimbulkan dilema tersendiri. Carrier, istilah untuk pihak yang berpotensi pembawa virus Corona, bakal melekat pada sopir ojek online.

Mujiyono mengatakan, tidak mudah menertibkan jutaan sopir ojek online untuk konsisten terhadap protokol pencegahan virus Corona.

"Harus menjadi pertimbangan ojol ini kalau tidak disiplin mungkin malah menjadi pembawa atau carrier. Mendisiplinkan satu juta orang tidak mudah. Jadi bahan baku diambil di mana harus ada protokol Corona. Cuci tangan, pakai masker, pakai sarung tangan, dan seterusnya. Dan waktu diantarkan sampai di rumah-rumah warga tentunya kesulitan juga," jelasnya.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mujiyono juga mempertanyakan mengenai anggaran untuk bantuan terhadap warga terdampak. Perlu ada kajian mendalam untuk langkah tersebut.

"Yang terkendala kondisi APBD kita seperti apa. Itu yang memprihatinkan karena sampai dengan hari ini Rp 10,1 T PAD masuk, lebih kurang 10 persen sekian. Terus, SAL (Sisa Anggaran Lebih) kita berapa realnya," tanya Ketua DPRD DKI ini. 

"Ini intinya adalah program-program yang duitnya sudah ada, yang SPD-nya sudah cair, mesti dicairkan. Nah ini mesti dibatalkan, dialihkan ke penanggulangan Covid-19," ujarnya.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka