Salah Sasaran Pendistribusian Bansos Sembako Saat PSBB Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mulai mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako akibat virus Corona atau Covid-19 mulai sehari sebelum pelaksanaan PSBB atau Kamis (9/4/2020).

Bantuan sembako yang diberikan ke masyarakat berupa paket bahan pangan pokok yaitu beras 5 kg satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua buah, dan sabun mandi dua batang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya kesalahan data dalam pemberian bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menyatakan terdapat 1,2 juga warga DKI Jakarta yang menerima bantuan. Karena hal itu dia tidak menampik adanya kekeliruan dalam pendistribusian tersebut.

"Jadi enggak usah ditutupi, itu faktanya, di republik ini kita semua tahu data lengkap by name by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2020).

Kendati begitu dia menyebut data tersebut mulai dikoreksi ketika ditemukan kesalahan di lapangan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan pihaknya memang menggunakan data yang ada terlebih dahulu.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies.

Berikut sejumlah fakta yang telah dirangkum oleh Liputan6.com terkait pendistribusian bansos sembako di Jakarta:

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Dua titik di wilayah Jakarta Utara, tepatnya Sunter dan Kelapa Gading menjadi target salah sasaran bantuan sosial Pemprov DKI saat Pandemi Covid-19. Tercatat, beberapa kartu keluarga penerima adalah keluar sejahtera, bukan dari golongan miskin atau rentan miskin.

Titik pertama ada di salah satu RW di wilayah Sunter Jaya. Kurniawan, seorang ketua RW 12 di wilayah tersebut mengungkap bahwa benar tejadi hal tersebut.

"Benar itu empat hari lalu, sekarang datanya sudah diperbaiki, dan bantuan yang salah kemarin sudah diteruskan ke yang berhak menerima," saat dihubungi Liputan6.com terkait rumah berlantai dua dan tiga yang sempat menerima bansos Pemprov DKI, Kamis (23/4/2020).

Kurniawan merinci, bantuan tidak tepat sasaran itu berjumlah hampir 40 persen dari 32 paket sembako yang diterima wilayahnya empat hari lalu.

"Jadi waktu diundang Kelurahan Sunter Jaya ada list-nya, saya bingung, kenapa orang yang punya rumah lantai tiga bisa dapat?" kata dia heran.

Camat Kepala Gading, Harmawan mengungkap temuan terkait. Ada 22 orang dalam satu RW di RW 07 Kelapa Gading Barat yang menerima paket bantuan salah sasaran.

Kendali kali ini, Harmawan mengaku tidak tahu berapa orang yang harus dapat bansos. Sebab, tugas Harmawan tidak berkutat dengan data penerima.

"Sebagai camat atau lurah itu hanya memastikan bantuan dari PD Pasar Jaya itu sampai ke RW, jadi PD Pasar Jaya itu komunikasi langsung ke RT RW," tutur dia kepada Liputan6.com, hari ini.

Terkait dengan itu, Harmawan mengatakan warga yang mendapat bantuan salah sasaran langsung menyalurkannya kembali kepada mereka yang berhak di wilayah tersebut. Menurut Harmawan, mereka mengaku belum tergolong masyarakat layak penerima bantuan.

"Meraka merasa diri mereka lebih mampu dan masih ada persediaan makanan dirumah dia para warga melalui RW itu mengembalikan lagi sembako itu kepada PD Pasar Jaya untuk memberikan kepada sodara kita yang lebih membutuhkan," jelas dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjutak membenarkan bila namanya terdata dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jhonny tercatat sebagai warga yang tinggal di Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara.

Saya enggak paham kenapa bisa terdata. Artinya, screening dari Pemprov ini harus dibenarkan," kata Jhonny saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Dia menyatakan mengetahui terdata sebagai penerima bansos sembako tersebut dari pihak pengurus RT. Karena hal itu Jhonny mengharapkan agar Pemprov DKI dapat mengevaluasi terkait data penerima sembako.

"Ini patut dikoreksi, artinya tidak bisa kerja setengah-setengah lagi. Harus serius, di Kelapa Gading juga kan bermasalah," jelas dia.