3 Sebab Penundaan Bansos selama PSBB DKI Jakarta Tahap Dua

Pembagian bansos selama PSBB tahap dua di DKI Jakarta ini masih belum diketahui kapan akan dilakukan.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 29 Apr 2020, 15:21 WIB
Diterbitkan 29 Apr 2020, 15:21 WIB
FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemberian bantuan sosial atau bansos oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dihentikan sementara waktu.

Penyaluran bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB tahap dua ini ditunda hingga perbaikan data selesai dilakukan.

"Ini sedang dibahas tingkat Pemprov DKI, kemungkinan ada penambahan jumlah penerima bansos dan juga isi paket," ujar Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi pada Perumda Pasar Jaya Edison Sembiring, Selasa, 28 April 2020.

Menurut Edison, dirinya masih belum bisa memastikan kapan waktu pembagian bansos dalam PSBB tahap dua ini.

Berdasarkan data yang dipublikasikan pemprov melalui corona.jakarta.go.id target penerima bansos PSBB tahap pertama sebagai dampak penanganan Covid-19 sebanyak 1,2 juta kepala keluarga.

Bentuk Bansos berupa kebutuhan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.

Berikut 3 hal terkait penundaan bansos Pemprov DKI Jakarta selama masa PSBB tahap dua dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tunggu Perbaikan Data

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan
Pekerja memindahkan paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda sementara waktu pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua. Langkah ini diambil untuk evaluasi data penerima bansos.

Kepala Divisi Perkulakan, Retail, dan Distribusi Perumda Pasar Jaya Edison Sembiring, sebagai pihak penyalur Bansos mengatakan, penundaan ini masih menunggu data valid yang akan diberikan oleh Dinas Sosial.

"Ini sedang dibahas tingkat Pemprov DKI, kemungkinan ada penambahan jumlah penerima bansos dan juga isi paket," kata Edison di Jakarta, Selasa, 28 April 2020.

 

Jumlah Penerima Bisa Bertambah

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan
Pekerja mengemas paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Jika pada tahap PSBB pertama jumlah penerima bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga, menurut Edison jumlah Bansos tahap kedua dimungkinkan bertambah.

"Kemungkinan bertambah jumlah penerima bansos dan juga jenis isi paket. Kita selesai (distribusi) sesuai daftar kelurahan dan RW pada hari Sabtu tanggal 25 April," kata Edison.

Dia menambahkan, pelaksanaan distribusi bansos tahap kedua masih belum dipastikan. Sebab, saat ini Pasar Jaya berada dalam posisi menunggu instruksi Pemprov DKI.

"Iya. Supaya di bansos tahap dua ini lebih akurat semuanya," kata Edison.

 

Akui Masih Ada Kekeliruan

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Gubernur DKI Jakarta Anies Jakarta mengakui masih ada kekeliruan mengenai pendataan tersebut.

"Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus. Dari 1,2 juta orang, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan, koreksi, koreksi, koreksi dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data," ujar Anies, Rabu, 22 April 2020.

Dia mengatakan Pemprov akan memaksimalkan perangkat RT RW untuk pendataan warga penerima bansos. Menurut Anies, jumlah penerima akan bertambah seiring dampak ekonomi dan sosial Covid-19.

Anies pun menyampaikan terima kasih bagi warga yang telah mengembalikan paket bantuan karena merasa tidak berhak menerima bansos.

"Dan kami berterima kasih, banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah SOP-nya untuk para RW. Apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan, tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu," jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya