Wagub DKI Sebut Penerima Bansos Tahap Dua di Jakarta Capai 2,15 Juta KK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, penerima bantuan sosial (bansos) tahap kedua mencapai 2.153.196 kepala keluarga (KK).

Kata dia, jumlah tersebut bertambah hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan penerima bansos tahap pertama dengan jumlah 1,2 juta KK.

"Data awal (bansos tahap pertama) ditambah data tambahan dan usulan RT dan RW berjumlah kurang lebih 2.153.196 KK," kata Riza saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2020).

Dia mengatakan, jumlah penerima bansos tahap kedua merupakan tambahan dari beberapa data hasil verifikasi tahap pertama dan usulan RT, RW, ataupun dinas terkait.

"Tambahan dari SKPD yaitu ojek online, nelayan, UKM terdampak, ojek pangkalan, sopir, pekerja seni, warga Jawa Tengah (non-KTP DKI), dan lain-lain," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Wakil Ketua II Tim Gugus Covid DKI Jakarta, Catur Laswanto menyatakan terdapat tambahan data penerima bantuan sosial (bansos) tahap kedua saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menyebut, data tersebut telah mencakup warga miskin yang ber-KTP no- Jakarta. Saat tahap pertama penerima bansos sebanyak 1,1 juta kepala keluarga.

"Hari ini baru saja kita bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan data yang 2 juta (calon penerima bansos). Belum ada jawaban resmi," kata Catur saat rapat di Gedung DRPD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Catur mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data yang telah dilakukan oleh ketua RW setempat. Karena hal itu dia mengharapkan pihak Kemensos dapat menerima pengajuan data penerima bansos di Jakarta.

"Saya katakan dalam posisi sekarang data masih dicleansing apalagi teknis pembagiannya belum bisa saya sampaikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, menyatakan pihaknya sudah melaksanakan pembagian bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 periode 9 April sampai 25 April.

Diketahui, target distribusi sesuai rencana awal yakni 1,2 juta Kepala Keluarga (KK), namun saat dimutakhirkan di lapangan hasilnya kurang dari itu karena sejumlah pemutakhiran.