PGRI Minta Kemendikbud Lakukan Asesmen Kesiapan Sekolah Sambut New Normal

PGRI meminta Kemendikbud jika sekolah kembali dibuka, hendaknya melibatkan komite sekolah dengan kehadiran orang tua di atas 50 persen.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Jun 2020, 17:25 WIB
Diterbitkan 10 Jun 2020, 13:02 WIB
kemendikbud
Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Irman Yasin Limpo saat melihat siswa belajar di kelas. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta untuk melakukan kajian asesmen tentang kesiapan sekolah dalam menyambut era normal baru (new normal). Tanpa itu, wacana pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi Covid-19 dinilai membahayakan warga sekolah, terutama murid dan guru.

Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Irman Yasin Limpo menyatakan, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan ketika ingin kembali membuka sekolah. Salah satunya melakukan penelitian dan pengkajian awal tentang kesiapan. Terutama guru dan siswa yang akan terdampak langsung.

"Kajian tersebut harus dilakukan oleh lembaga independen serta kredibel, bukan oleh pemerintah semata," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Pria yang akrab disapa None ini melanjutkan, keputusan untuk mengaktifkan kembali sekolah wajib melibatkan komite sekolah dengan kehadiran orang tua di atas 50 persen. Sehingga tidak akan muncul keputusan sepihak.

"Harus ada aturan yang menunjuk siapa yang bertanggung jawab secara hukum dan moral jika ada anak didik yang tertular di sekolah," tutur adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini.

Menurut Irman, bila Kemendikbud masih gamang soal pengaktifan kembali sekolah, penggunaan sistem daring dalam kerangka homeschooling harus dimaksimalkan. Skenario itu dapat dilakukan selama satu semester.

"Hentikan DAK (dana alokasi khusus) sarana dulu di sekolah. Fokus pada sistem pengembangan homeschooling dan pecegahan Covid di sekolah,” tegasnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sederhanakan Kurikulum

Pria asal Makassar ini mendorong Kemendikbud segera menyederhanakan kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Dia mengakui, pada masa pandemi capaian akademik tidak menjadi fokus utama. Siswa lebih didorong untuk memahami kompetensi dasar dan belajar dari situasi yang dihadapi sekarang ini.

Namun kurikulum itu belum bisa berjalan saat ini lantaran tidak adanya acuan dari Kemendikbud.

"Termasuk sistem penilaian kinerja belajar-mengajar dengan konsep pembelajaran jarak jauh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sejauh ini belum memutuskan skenario seperti apa untuk menyikapi pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19," ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya