Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Politikus PDIP Pesimistis DKI Jakarta Bisa Terapkan Kembali PSBB

Salah satu penyebab PSBB sulit kembali diterapkan di Jakarta yakni, anggaran yang dimiliki Pemprov DKI dianggap tidak mampu menghidupi warganya

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Jul 2020, 05:52 WIB

Diterbitkan 14 Jul 2020, 05:50 WIB

FOTO: PSBB Diperpanjang, PKL Tanah Abang Kembali Ditertibkan

Petugas Satpol PP melakukan sosialisasi saat menertibkan pedagang yang nekat berjualan selama masa pandemi COVID-19 di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/5/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah PSBB selama 14 hari mulai tanggal 22 Mei 2020. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak pesimistis terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi DKI kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota. Anggaran yang dimiliki DKI dianggap tidak mampu menghidupi warganya.

Wacana PSBB dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu 12 Juli 2020. Menurutnya, jika lonjakan kasus virus corona Covid-19 di Jakarta terus meningkat tajam, Pemprov DKI akan mengambil langkah rem darurat alias PSBB kembali diberlakukan.

"Gimana mau tarik rem, memangnya duitnya ada? Sekarang minta duit ke pemerintah pusat," ujar Gilbert, Senin (13/7/2020).

Politikus PDIP yang pernah berkecimpung di World Health Organization (WHO) itu menilai, sejatinya Pemprov DKI mampu menghidupi warga Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19 jika anggaran untuk Formula E ditarik.

Menurut dia, jika pengeluaran DKI tidak ditarik mustahil bagi Pemprov menerapkan PSBB. Selain morat maritnya anggaran, Gilbert menilai penerapan PSBB sulit diberlakukan kembali di Jakarta.

Apalagi melihat tipikal masyarakat Jakarta saat ini, Gilbert pesimistis aturan dan sanksi PSBB bisa berjalan dengan baik. "Emangnya masyarakat mau? Enggak gampang loh," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Buka Tutup PSBB

Sejumlah pemuda menjaga portal karantina wilayah menuju RW 10 di kawasan Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Warga menerapkan akses satu pintu masuk pemukiman yang terdiri dari 12 RT tersebut untuk mencegah penyebaran corona COVID-19. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Berbeda dengan Gilbert, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani meminta Pemprov DKI berani kembali menerapkan PSBB jika kasus Covid-19 di ibu kota terus melonjak. Menurutnya, hal wajar jika Pemprov melonggarkan dan membatasi aktivitas warganya selama pandemi belum terkendali.

"Kalau jumlah penyebaran naik, kita harus berani untuk tutup lagi, namanya juga transisi," ujar Zita.

Ia mengingatkan Pemprov DKI untuk tetap mengedepankan keselamatan warganya, pun tidak mengorbankan ekonomi lebih dalam. Untuk itu, buka tutup PSBB selama pandemi patut diterapkan oleh Pemprov DKI.

Selama itu pula, imbuhnya, sosialisasi tentang bahaya virus corona tetap wajib disampaikan oleh Pemprov DKI. "Memang test rate harus tinggi. Persepsi soal bahaya Covid-19 juga harus tinggi di masyarakat," tuturnya.

Diketahui bahwa lonjakan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta hari Minggu 12 Juli mencetak rekor, yaitu 404, sehingga akumulasi infeksi Covid-19 di Jakarta sebanyai 14.361 kasus.

Gubernur Anies Baswedan memberi sinyal akan melakukan rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi jika peningkatan kasus terus merangkak naik secara signifikan.

"Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency break," kata Anies yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Minggu (12/7/2020).

Rem darurat yang dimaksud Anies adalah kondisi awal saat PSBB diberlakukan. Seluruh aktivitas ekonomi, sosial, keagamaan, dihentikan sementara di luar rumah.

Lanjutkan Membaca ↓