Kemenhan soal Pengawasan Lumbung Pangan: Tidak Tumpang Tindih

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi tugas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan Food Estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 14 Jul 2020, 15:58 WIB
Diterbitkan 14 Jul 2020, 14:58 WIB
Dahnil Azhar Simanjuntak memberikan kesaksian di sidang kasus penyebaran hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet. (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi tugas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan Food Estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, hal ini tidak tumpang tindih dengan kementerian lain.

"Jadi tidak ada yang tumpang tindih dalam penunjukan kementerian pertahanan sebagai leading sector. Ini terkait dengan koordinasi yang rapi, koordinasi yang baik, agar food estate di Kalimantan Tengah itu dapat menjadi cadangan logistik strategis," kata Dahnil, Selasa (14/7/2020).

Karenanya, dia menuturkan, food estate di Kalimantan Tengah ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertahanan saja.

"Justru melibatkan Kementerian Pertanian, melibatkan Kementerian PUPR, melibatkan Kementerian BUMN untuk saling berkoordinasi, saling berkolaborasi untuk pengembangan food estate di Kalimantan Tengah itu sebagai cadangan logistik strategis," jelas Dahnil.

Menurut dia, ini sejalan dengan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"(Di mana) fungsi-fungsi pertahanan lainnya yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu itu harus berkoordinasi dengan Kementerian yang bertanggung jawab terhadap bidang itu," tukasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dimonitor Kementan

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menhan Prabowo menjadi leading sector pengembangan Food Estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Kendati begitu, pembangunan lumbung padi tetap akan dimonitor oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian, juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," kata Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

Pengembangan lumbung pangan baru tersebut diharapkan dapat menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Selain itu, cadangan logistik tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan.

"FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional," jelas Jokowi.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya