Hasto Kristiyanto Tersangka dan Yasonna Laoly Dicekal, Jadi Pukulan Beruntun PDIP?

Kamrussamad Minta Strategi PEN Diubah Menjadikan Pemda Lokomotif Utama

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mendorong Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN pada sidang kabinet

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Agu 2020, 20:00 WIB

Diterbitkan 25 Agu 2020, 16:07 WIB

Pandangan Anggota DPR RI komisi XI Kamrussamad terkait rencana pemerintah menerapkan new normal.

Anggota DPR RI komisi XI Kamrussamad saat diskusi virtual bersama sejumlah media pada acara Silatrahmi Lebaran di Jakarta, Jumat (29/5/2020). Kamrussamad meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan era kenormalan baru karena masih tingginya kasus Covid-19. (Liputan6.com/HO/Bon)

Liputan6.com, Jakarta - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 masih mengalami permasalahan yang berulang yakni penyerapan masih rendah 25,1%. Hal itu terungkap dlam rapat KSSK bersama Komisi XI dengan agenda Evaluasi PEN yang berlangsung di Ruang KK-1 Kompleks DPR/MPR Senayan Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mendorong Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN pada sidang kabinet yang selama ini menjadikan K/L dan BUMN sebagai lokomotif utama diubah haluan menjadikan Pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN.

"Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020, tapi menjadi sia-sia jika serapan anggaran tidak optimal. Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli, problem Pemda tidak punya dana. karena refocusing dan realokasi. Saya kira Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebu," tegas Kamrussamad.

Untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan Ia meminta OJK menyajikan dana penerima modal kerja baru. Agar semua mengetahui berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN.

"Karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama, maka harus kita evaluasi," ujar dia.

"Kemudian, untuk sektor kesehatan baru 13,98% sebaiknya dilakukan perubahan skema yaitu memberikan insentif Ke warga yang mengikuti test swab PCR, bukan hanya pasien tapi seluruh rakyat indonesia sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah mana yang harus isolasi," terang Kamrussamad.