Tiga Kepala Daerah Tangerang Dukung PSBB Ketat di DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bakal dilakukan DKI Jakarta per 14 September mendatang, secara lebih ketat.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi dengan kepala daerah Bodetabek dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (10/9/2020).

"Apa yang tengah dipersiapkan gubernur DKI Jakarta, pada intinya Pemkot Tangerang siap mendukung," kata Arief.

Dia menegaskan, alasan mendukung kebijakan PSBB DKI, yakni karena banyak warganya beraktivitas di DKI Jakarta. Begitu juga sebaliknya.

Terlebih, Kota Tangerang dengan beberapa wilayah di DKI Jakarta berbatasan langsung. Seperti Jakarta Selatan dengan Kecamatan Larangan, atau Jakarta Barat dengan Kecamatan Cipondoh.

"Saya lihat datanya di empat minggu terakhir, saat Jakbar merah, 1 Kecamatan Cipondoh ikut merah juga. Ketika jaksel 2 minggu terakhir merah Kecamatan Larangan ikut merah juga, karena memang saling berhimpitan," jelas Arief.

Hal senada, diungkapkan pula oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar untuk mendukung rencana DKI memberlakukan PSBB.

"Sekali lagi, kami siap dari Pemprov Banten berkolaborasi dan koordinasi, bagaimana penanganan di wilayah Jabodetabek saat ini, kita waspada jangan panik," tegas Ahmed.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, meski mendukung rencana Anies, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, berharap PSBB nanti tetap mempertimbangkan sektor ekonomi masyarakat.

"Penerapan ini harus bersamaan juga dengan terus bergeraknya roda perekonomian masyarakat," jelas dia.

Airin pun menceritakan, disaat awal pandemi berlangsung atau pada bulan Maret 2020, saat itu PSBB sangat ketat dilaksanakan. Pendapatan daerah di wilayahnya ikut turun drastis, biasanya per hari mendapatkan Rp 14 miliar, pada Maret lalu perharinya Tangsel hanya mendapatkan Rp 500 juta.

"Bagaimana kami harus mengatur cashflow, sementara silpa kami juga sedikit," kata Airin.

Meski begitu, Airin juga mengusulkan, jalur komunikasi haruslah tetap lancar. Dimana bisa mengetahui ketersediaan tempat tidur rumah sakit antara wilayah dengan Kementerian Kesehatan.

"Sebab seperti di Bintaro, rumah sakit di sana juga diisi oleh orang ber-KTP DKI Jakarta. Jadi saya rasa, berkomunikasi di sini amatlah juga penting,"kata Airin.