Rivalitas Ronaldo vs Messi di Fase Final Euro 2024 dan Copa America 2024, Siapa Unggul di Usia Senja?

Jelang Musim Hujan, Ketua DPRD DKI Sebut Anies Baswedan Lamban Mitigasi Banjir

Prasetio menyebut, beberapa tahun belakangan Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan mitigasi banjir. Hal itu terlihat dari adanya pemangkasan pagu anggaran penanganan banjir di Dinas SDA.

oleh Ika Defianti diperbarui 28 Sep 2020, 09:54 WIB

Diterbitkan 28 Sep 2020, 09:52 WIB

Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019). Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan susunan pimpinan DPRD DKI periode 2019/2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lamban dalam penanganan banjir di Ibu Kota. Dia menyebut, Pemprov DKI tidak mempersiapkan sejumlah mitigasi sebelum bencana terjadi.

"Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir. Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

Dia menjelaskan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020. Curah hujan juga diprediksi akan lebih tinggi dan basah bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Prasetio menyebut, beberapa tahun belakangan Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan mitigasi banjir. Hal itu terlihat dari adanya pemangkasan pagu anggaran penanganan banjir di Dinas Sumber Daya Air (SDA).

"Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir. Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus Banjir, perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," ucapnya.

Dia melanjutkan, daerah rawan banjir naik sejak awal tahun dari 56 menjadi 82 kelurahan hingga September 2020. Prasetio menilai hal tersebut karena lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program revitalisasi trotoar, seperti halnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Gerebek Lumpur Antisipasi Banjir

Alat berat dioperasikan petugas Dinas Sumber Daya Air saat kegiatan Gerebek Lumpur di Waduk Ria Rio, Jakarta, Senin (21/9/2020). Kegiatan itu salah satu upaya mengatasi banjir Ibu Kota saat musim penghujan dengan mengurangi proses pendangkalan di sungai, danau, dan waduk (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melakukan program grebek lumpur atau pengerukan waduk, danau, hingga sungai di Ibu Kota saat pandemi virus corona atau Covid-19. Hal tersebut upaya untuk mengantisipasi adanya banjir saat musim hujan.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini Yusuf menyatakan untuk fase pertama kegiatan tersebut dilakukan di Waduk Ria Rio, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

"Kegiatan ini untuk membantu mengurangi proses pendangkalan dengan mengerahkan alat berat berskala hingga tiga kali lipat dari kapasitas biasanya," kata Juaini dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

Dia menjelaskan kegiatan pengerukan sebenarnya telah dilakukan sejak Maret. Karena hal itu, Juaini mengharapkan program grebek lumpur dapat mencegah banjir.

Lanjutkan Membaca ↓