Romo Magnis: G30S Peristiwa Kejam, Tapi Bukan Berarti Seluruh Anggota PKI Kejam

Liputan6.com, Jakarta - Budayawan Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis menilai, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) harus segera diakhiri. Hal ini disampaikannya lewat dalam rilis survei SMRC mengenai sikap publik terhadap isu kebangkitan PKI pada peringatan G30S.

"Isu ini harus berakhir. Isu ini membuat rekonsiliasi tidak mungkin. Orang yang masih bicara seperti itu (PKI bangkit) menurut saya tidak bonafit," kata Romo dalam rilis virtual, Rabu (30/9/2020).

Romo Magnis menyatakan, G30S adalah peristiwa sangat kejam dan pelarangan paham komunisme perlu dilakukan.

Namun, lanjut dia, hal tersebut bukan berarti seluruh anggota PKI kejam. Banyak juga dari mereka yang menjadi korban dan butuh rekonsiliasi.

"Kita memang butuh rekonsiliasi, korban diakui sebagai korban. Kita harus mengaku terhadap sesuatu mengerikan. G30S itu kejahatan dan amat kejam, bahwa kemudian larangan PKI dan ideologi komunis dapat dipertahankan, tapi sekarang kita harus akui terjadi hal-hal dil uar proporsi," jelasnya.

Selain itu, Romo Magnis menilai pemutaran film G30S tidak perlu dilakukan lantaran bentuk kejahatan.

"Pemutaran film G30S, saya sendiri anggap sebagai sebuah kejahatan. Karena itu menampilkan kejahatan. Kita harus menolak betul-betul film itu. Bagi orang yang tidak tahu akan menimbulkan pandangan yang tidak benar," ucapnya.

"Jangan kita mengizinkan sekelompok orang menjadi objek kebencian terhadap kelompok manapun. Tidak boleh kita beri ruang," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas menjabarkan, warga yang setuju sekarang menandakan telah terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), meski tidak terlalu banyak.

Menurutnya masih banyak warga yang lebih tidak setuju akan isu kebangkitan PKI.

"Hanya 36% yang tahu pendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di Tanah Air. Dari yang tahu, sekitar 39% (14% dari populasi) setuju dengan pendapat tersebut, 61% (22% dari populasi) tidak setuju," kata Sirajuddin dalam rilis virtual, Rabu (30/9/2020).