Prabowo Bicara soal Tudingan Tak Lantang Lagi hingga Hoaks RUU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Semenjak masuk dalam jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Pertahanan dan Keamanan Prabowo Subianto kerap disebut irit bicara dalam menanggapi sejumlah isu.

Kondisi tersebut jauh berbeda ketika dia masih menjadi rival Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Banyak kritikan yang disuarakan oleh mantan Danjen Kopassus tersebut saat Jokowi membeberkan sejumlah program untuk lima tahun ke depan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Disinggung soal sikapnya sejak masuk pemerintahan, Prabowo mengaku cita-citanya tidak berubah. Menurut dia, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, dia memilih jalan lain. Seperti pepatah bilang, ada banyak jalan menuju Roma. 

"Ibarat kita dari Jakarta mau ke Surabaya, kita tentukan mau lewat jalur utara atau lewat jalur selatan. Tapi ujungnya saya tetap mau ke Surabaya. Jadi nilai dan cita-cita tidak berubah ingin menegakkan suatu negara yang berdaulat, negara yang aman, negara yang adil, negara yang makmur," tegas Prabowo. 

Termasuk soal RUU Cipta Kerja. Dia menilai ada kabar tidak benar atau hoaks yang disebarkan terkait isi RUU Cipta Kerja tersebut.

Dia meyakini, isu itu bersumber dari luar negeri. Prabowo menyebut ada kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia aman.

Berikut sederet tanggapan Prabowo Subianto soal isu dirinya hingga terkait RUU Cipta Kerja dihimpun Liputan6.com: 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto membantah dirinya sudah berubah ketika masuk dalam pemerintahan. Menurut dia, nilai dan cita-cita yang terpatri dalam dirinya hingga kini masih tetap kokoh.

"Jadi kita harus pandai memilih, tetapi nilai-nilai tidak berubah, cita-cita tidak berubah," kata Prabowo dalam sebuah sesi wawancara yang dikutip Liputan6.com, Selasa (13/10/2020).

Prabowo menganalogikan suatu perjalanan. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, tujuan memang satu, tapi untuk mencapai tujuan itu bisa melalui banyak jalan.

Menurutnya, saat ini Indonesia memerlukan stabiltas dan rasa persatuan serta kerukunan di tengah-tengah rakyat. Belajar dari pengalaman dan sejarah, Prabowo menuturkan bahwa para pengganggu Indonesia kerap menggunakan cara-cara adu domba di tengah rakyatnya.

"Kita diadu domba, selalu diadu domba. Jadi setelah saya pelajari ini oke saya jadi tahu kita punya sistem. Kita sudah memilih sistem demokrasi," tegasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengungkap latar belakang dirinya masuk ke jajaran Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurut mantan rival Jokowi dalam Pemilu 2019 itu, pilihannya merapat ke Jokowi demi kepentingan nasional.

"Jadi waktu itu saya demi kepentingan nasional dan keyakinan saya demi kepentingan nasional dan keyakinan saya bahwa saya bisa kerja  sama dengan Jokowi. Saya sudah kenal lama, kita rival," ucap Prabowo dalam sebuah sesi wawancara yang dikutip Liputan6.com, Selasa (13/10/2020).

Prabowo menuturkan, kendati dirinya sudah lama berival dengan Jokowi, namun di antara mereka memelihara rasa saling hormat.

"Kita saling menghormati, kita saling bercanda untuk memberi kesan kita itu saudara. Kita rival tapi kita itu bukan musuh," ujar dia.

Bukanlah pilihan yang mudah bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk memasuki gerbong pemerintahan. Menurut Prabowo, ada sejumlah orang dekatnya bahkan menentang keputusannya tersebut. 

"Ada beberapa rekan saya, ada beberapa pendukung saya yang sempat kecewa sama saya, 'kenapa bapak kok ya gitu...' tapi pribadi saya gitu, jangan kau dikte saya," katanya.

Prabowo juga mengaku awalnya dirinya enggan mengambil posisi dalam pemerintahan. Ia mengaku ingin beristirahat dari hiruk-pikuk politik Tanah Air.

"Di awalnya saya tidak berharap jabatan apa saja, saya bilang saya ingin istirahat. Dari usia muda hingga sekarang  saya kan belum pernah cuti, tapi akhirnya demi kepentingan nasional saya diminta masuk dan saya bilang oke," katanya.

Pertimbangan dirinya masuk ke pemerintahan, selain demi kepentingan nasional Prabowo juga merasa membidangi posisi yang ditawarkan kepadanya, yakni Menteri Pertahanan RI.

"Saya merasa bahwa saya mengerti bidang pertahanan, saya mengerti, saya paham, saya kuasai. Dan akhirnya beliau (Jokowi) beri saya kehormatan, kepercayaan saya jadi menteri pertahanan," ujarnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto juga menjelaskan alasan dirinya yang dianggap jarang mengeluarkan pernyataan kepada media.

Menurut sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu, sudah sepatutnya seorang Menhan untuk irit berbicara.

"Jadi salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara. Saya nggak boleh cerita kalau kekuatan kita segini, kita akan beli alat ini, nggak benar," kata Menhan dalam sebuah sesi wawancara yang dikutip Liputan6.com, Senin, 12 Oktober kemarin malam.

Prabowo menerangkan, hal itu lantaran dikhawatirkan pihak-pihak yang tak menyukai Indonesia dan ingin berbuat jahat akan mengetahui komponen kelemahan Indonesia jika dirinya banyak bicara pada media.

"Jadi ini memang demikian ya, tapi pada saatnya saya akan bicara ya. Intinya itu tak boleh banyak bicara," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menjelaskan bahwa pertahanan merupakan hal yang vital bagi eksistensi suatu bangsa. Di mana jika merujuk pada landasan filosofis dibentuknya bangsa ini guna melindungi segenap bangsanya. Dan salah satu komponen perlindungan tersebut melalui bidang pertahanan dan keamanan.

Prabowo juga menjelaskan kenapa mestinya suatu bangsa mengutamakan pertahanan dan keamanan di atas kesejahteraan. Menurut dia, pertahanan digunakan untuk menjaga aset yang dimiliki suatu bangsa.

"Yang mana duluan security or prosperity? Menurut banyak orang untuk apa 'you' prosperity, you bangun ini nanti dicuri orang. Nanti ada pulau kita dicaplok, nanti ada lautan kita dicaplok, kenapa? di sekitar pulau itu banyak minyak, banyak gas. Ini kan dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat," tegas Prabowo.

Terkait banyaknya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, aspirasi buruh sudah diakomodasi sekitar 80 persen dalam RUU Cipta Kerja.

"Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80 persen sudah terakomodasi dalam Omnibus Law ini, UU Cipta Kerja ini," kata Prabowo dalam sebuah wawancara yang dikutip pada Selasa (13/10/2020).

Dia menjelaskan, pemerintah dan DPR RI tak mungkin bisa memenuhi tuntutan semua pihak dalam RUU Cipta Kerja. Karena pasti akan ada yang tidak sepakat.

"Kita tidak bisa 100 persen, namanya politik negara kadang-kadang kita harus mengerti, kadangkala ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan iya kan? Kita butuh investasi dari mana-mana," ujar Prabowo.

Dia menuturkan, Gerindra merupakan partai yang paling getol menyuarakan kepentingan buruh dalam RUU Cipta Kerja.

"Dan waktu Omnibus Law ini dibahas di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh tani, nelayan dan sebagainya," ungkap Prabowo.

Dia bahkan mengklaim bahwa Gerindra mungkin menjadi partai yang paling sering berkomunikasi dengan para buruh.

Prabowo pun menyesalkan banyak pendemo Omnibus Law yang belum membaca isi RUU Omnibus Law dan banyak hoaks yang beredar.

"Banyak hoaks di mana-mana. Hoaks ini ingin menciptakan kekacauan. Saya berkeyakinan ini dari luar negeri. Ada kekuatan asing, negara-negara tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," ujar Prabowo dalam wawancara Courtessy DPP Gerindra, Senin (12/10/2020).

Menurutnya, tokoh-tokoh  banyak tidak sadar bahwa ini permainan orang lain.

"Kita selalu, dari ratusan tahun lalu, diadu domba," ujar Prabowo.

Dia bahkan menegaskan, bahwa partainya termasuk yang paling keras menyuarakan aspirasi buruh, tani, nelayan saat Omnibus Law dibahas di parlemen.

"Ada buktinya, rekamannya, Fraksi Gerindra yang paling banyak bertemu tokoh-tokoh buruh," jelasnya.

Prabowo memastikan, dari sejumlah permintaan yang diajukan, 80 persen sudah diakomodasi di Omnibus Law.