Kontroversi Fasilitas hingga Makanan Atlet PON Aceh-Sumut 2024, Tanggung Jawab Siapa?

PSI Minta Menhub Turun Tangan Soal Penghapusan LRT Rute Velodrome-Dukuh Atas

Pembangunan LRT rute Velodrome-Dukuh Atas tersebut termasuk dalam proyek yang telah ditetapkan pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Jokowi.

oleh Ika Defianti diperbarui 04 Des 2020, 13:53 WIB

Diterbitkan 04 Des 2020, 13:53 WIB

Rangkaian kereta LRT melintas di Stasiun Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Moda transportasi massal Light Rail Transit atau LRT Jakarta akan beroperasi komersial per 1 Desember 2019 dengan tarif yang ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk sekali perjalanan. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari berharap agar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato turun tangan terkait penghapusan rute LRT Velodrome-Dukuh Atas.

Menurut dia, pembangunan LRT tersebut termasuk dalam proyek yang telah ditetapkan pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Jokowi.

"Agar pembangunan berjalan sesuai target, kami berharap Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perhubungan bisa berperan lebih aktif untuk mengawal pembangunan LRT Jakarta," kata Eneng dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).

Selain itu, dia juga menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang tidak menganggarkan pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai dalam APBD 2021. Rencananya rute tersebut dapat dioperasikan pada tahun 2024.

"Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perhubungan perlu segera turun tangan untuk memastikan Pemprov DKI mengalokasikan anggaran yang cukup di APBD 2021," ucapnya.

Kendati begitu, dia juga memahami adanya penurunan pendapat Pemprov DKI Jakarta akibat pandemi virus corona Covid-19. Namun, Eneng mengusulkan agar Pemprov DKI dapat melakukan pembiayaan melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ataupun pinjaman lainnya.

"Misalnya dibiayai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), obligasi daerah, atau pinjaman bank. Pada intinya, pemerintah pusat tidak boleh tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Alasan Perubahan Rute

Hari Pertama Pengoperasian LRT Secara Komersial

Dua rangkaian kereta LRT melintas dari dan menuju Stasiun Velodrome, Jakarta, Minggu (1/12/2019). Kereta LRT Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading beroperasi secara komersial mulai hari ini (1/12) dengan tarif Rp5.000 flat untuk sekali perjalanan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI rencananya mengubah rute LRT Pegangsaan 2-Velodrome-Manggarai-Dukuh Atas menjadi Pegangsaan 2-Velodrome-Klender.

Syafrin mengatakan perubahan tersebut untuk menghindari adanya penumpukan penumpang di kawasan Stasiun Manggarai yang rencananya dijadikan sebagai hub kereta api jarak jauh menggantikan Stasiun Gambir.

"Untuk itu kita juga perlu menyesuaikan rencana itu. Jaringan perkeretaapian adalah backbone dari transportasi. Tentu kita harus menyesuaikan rencana perkeretaapian daerah dengan nasional," ucapnya.

Lanjutkan Membaca ↓