4 Respons Jokowi Terkait Mensos Juliari Batubara Tersangka Korupsi Bansos Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons kasus korupsi yang kembali menjerat menterinya. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi menteri keempat dalam kabinet Jokowi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juliari Batubara menjadi satu dari lima pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) yang telah berstatus tersangka atas dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

Jokowi menyatakan, dirinya sudah sering mengingatkan seluruh jajaran menteri dan pejabat daerah agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara, apalagi terkait dana Bansos Covid-19.

"Berulang kali saya meningatkan ke semua pejabat negara baik itu menteri, bupati, wali kota dan semua pejabat, hati-hati dalam gunakan uang APBD provinsi dan APBN, itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat," tutur Jokowi. 

Dia pun dengan tegas menyatakan, bahwa ia tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional," ucap Jokowi. 

Sebelumnya, Juliari Batubara menyerahkan diri pasca-dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, pada Minggu (6/12/2020) dini hari.

Ketua KPK Irjen Firli Bahuri mengatakan, Mensos Juliari Batubara telah menerima fee sebesar Rp 10 ribu tiap paket bansos Covid-19 senilai Rp 300 ribu. 

Berikut deretan respons Jokowi saat Juliari Batubara dan sejumlah menterinya terjerat kasus korupsi:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi mengaku, sejak awal pelantikan ia sudah mengingatkan kepada para menterinya untuk tidak melakukan korupsi.

"Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi," kata Jokowi di Istana Bogor, Minggu (6/12/2020).

Tak hanya itu, ia pun mengatkan telah mengingatkan kepada seluruh pejabat negara untuk berhati-hati menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta APBN.

"Saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, wali kota, bupati, semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang APBD kabupaten, kota, provinsi dan APBN. Itu uang rakyat," tutur Jokowi.

Kemudian terkait Juliari, Jokowi mengaku akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK kepada mantan Mensos tersebut.

"Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi!" kata Jokowi.

Selain itu, ia menegaskan pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

"Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat," tegas Jokowi soal korupsi Mensos Juliari Batubara.

Mantan Gubernur DKI jakarta itu menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Dia menegaskan, pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional," ucap Jokowi. 

Usai menonaktifkan Juliari Batubara, setelah menjadi tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk menempati posisi sebagai Mensos.

"Untuk sementara saya akan tunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, (6/12/2020).

(Fifiyanti Abdurahman)