Ragam Tanggapan Pro dan Kontra Blusukan Mensos Risma

Liputan6.com, Jakarta - Tri Rismaharini atau Risma memang memiliki hobi blusukan saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Hal itu rupanya tetap dilakukan saat dia menjadi Menteri Sosial (mensos).

Pada hari kerja pertama 2021, Senin, 4 Januari, setidaknya ada tiga tunawisma yang disapa Risma sebelum memulai pekerjaan.

Blusukan ini dilakukan Risma sebelum sampai di ruang kerjanya di Kantor Kemensos, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Dia pun mengaku akan rutin menjalin interaksi dengan mereka yang membutuhkan kesejahteraan sosial.

"Saya ingin dalam penanganan terhadap PPKS, tidak hanya dengan memberikan bantuan atas dasar belas kasihan (charity base), tapi juga memperhartikan kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang," kata Risma dalam siaran persnya.

Aksi Risma tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Dia menyebut, kegiatan yang dilakukan Risma merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk melihat data dan terjun langsung ke lapangan.

"Kebijakan pemerintah pusat pasti memperhatikan fakta dan data. Tidak mungkin pemerintah pusat mengambil kebijakan tidak berdasarkan fakta dan data, fakta dan data di seluruh Indonesia," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Januari 2021.

Namun hal berbeda disampaikan Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Menurut dia, Risma perlu menjelaskan aksinya tersebut. Pasalnya jika ingin melihat fenomena sosial, tempatnya bukan hanya di Jakarta.

Berikut tanggapan terkait aksi Mensos Risma melakukan blusukan dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi kegiatan blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma di sejumlah wilayah Ibu Kota.

Dia menyebut, kegiatan yang dilakukan Risma merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk melihat data dan terjun langsung ke lapangan.

"Kebijakan pemerintah pusat pasti memperhatikan fakta dan data. Tidak mungkin pemerintah pusat mengambil kebijakan tidak berdasarkan fakta dan data, fakta dan data di seluruh Indonesia," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Januari 2021.

Riza mengatakan, dengan fakta dan data yang ada, pemerintah dapat mengambil kebijakan hingga solusi untuk mengatasi hal tersebut. Namun, begitu Riza menyatakan persoalan pengangguran hingga gelandangan memang menjadi persoalan di setiap provinsi, tidak hanya di DKI Jakarta.

"Dari situ nanti setiap pemerintah nanti mengambil kebijakan mulai program penganggaran dan lain lain berdasarkan fakta dan data, saya kira semua pejabat demikian," ucap dia.

Lanjut Riza, saat ini pihaknya juga berkomitmen untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Ibu Kota dengan anggaran yang ada.

"Kita berikan kontribusi yang baik bagi sebuah provinsi kepada pemerintah pusat, dalam komitmen kami membantu, mendukung program pemerintah pusat Pak Jokowi dalam berbagai hal mengentaskan kemiskinan dan masalah lain," jelas dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma di sejumlah wilayah Ibu Kota. Menurut dia, tindakan seperti itu ditunggu masyarakat.

"Apa yang dilakukan Bu Risma sudah sangat baik. Karena bagaimana pun orang-orang kolong jembatan yang ada itu adalah orang- orang yang terpinggirkan, bagian dari kelompok marginal, yang kesejahteraannya sangat memprihatinkan," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Desember 2020.

Menurut dia, kegiatan ke masyarakat juga salah satu tugas dari Kementerian Sosial (Kemensos). Prasetio menyatakan banyak masyarakat terdampak pandemi Covid-19 akibat virus Corona.

Oleh karena itu, dia juga mengimbau agar Risma dapat memastikan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan kelas menengah ke bawah.

"Bukan berarti bahwa hanya orang-orang yang hidup di bawah kolong jembatan sebagai kelompok marginal, tapi semua kelompok atau orang-orang yang tingkat kesejahteraannya dibawah garis kehidupan yang layak. Dan Bu Risma Kemensos harus memastikan itu," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga pernah langsung blusukan di hari pertama tugas pekerjaannya. Risma meninjau kondisi pemulung yang tinggal di kolong jembatan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menampik, bahwa blusukan dilakukan Tri Rismaharini atau Risma hanya akan terjadi di Jakarta.

Dia meyakini, sebagai Menteri Sosial, Tri Rismaharini akan melakukannya di seluruh wilayah Indonesia.

"Bu Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas. Apa yang dilakukan Bu Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana negara hadir," tulis Hasto dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Hasto berharap, ke depan blusukan Risma dapat menjadi cermin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, apa yang dilakukan Risma haruslah didukung dan bukan dipandang sebaliknya.

"Dia menunjukkan sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," ungkap Hasto.

Hasto menilai, aktifnya Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan blusukan guna menyambangi para tunawisma di sekitaran Jakarta, adalah karakter asli yang dimilikinya. Menurut dia, hal tersebut memang kerap dilakukannya, untuk turun langsung ke bawah.

"Karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto.

Hasto pun merasakan, tindakan dilakukan Risma adalah cara membangun harapan bahwa rakyat kecil tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat.

"Ini harus menjadi kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat," dia menandasi.

Hal berbeda disampaikan Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga. Dia menuturkan, Risma perlu menjelaskan aksinya tersebut. Pasalnya jika ingin melihat fenomena sosial, tempatnya bukan hanya di Jakarta saja.

"Sebagai Mensos perlu segera klarifikasi tujuan blusukan tersebut. Karena kalau ingin mengetahui kondisi sosial masyarakat bawah kota-kota (besar) tidak hanya di Jakarta," kata Nirwono saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (6/1/2021).

Menurut dia, ada hal prioritas yang harus ditangani Risma saat ini. Yakni memiliki program atau terobosan untuk mengatasi persoalan sosial dampak dari pandemi Covid-19.

"Terobosan program bansos, tidak sekadar mentransfer uang ke masyarakat, tetapi bagaimana program ketahanan keluarga selama pandemi," jelas Nirwono.

Di kesempatan terpisah, pengamat tata kota Yayat Supriatna menuturkan, agar tidak terkesan hanya aksi belaka. Risma perlu mengimplementasikan data dan fakta tanpa yang diterimanya saat blusukan.

"Bu Risma juga bisa menanyakan ke pemerintah daerah asal di gelandangan, pengemis, atau yang datang ke Jakarta. Sehingga dapat diperdayakan," kata Yayat.

Dari sisi politik, apa yang dilakukan Risma sedang mengambarkan citra politiknya ke masyarakat. Ada hal politik yang ingin disampaikannya, mengingat gayanya mirip dengan Presiden Jokowi.

"Ini bagian political imaging atau pencitraan politik. Gaya Wali Kota Surabaya mau coba dia terapkan di Ibu Kota," kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, melalui pesan singkat diterima, Rabu (6/1/2021).

Meski begitu, dia melihat momennya belum tepat. Dirinya menyarankan, agar Risma menunjukkan kerjanya dulu sebagai Mensos.

"Tunjukan saja etos dan performa kerja yang sesuai harapan publik," ungkap Jerry.