Hardiknas 2021, Komisi X DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

Liputan6.com, Jakarta - Komisi X DPR RI menyoroti pekerjaan rumah pemerintah pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021. Salah satunya terkait kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari layak, hingga fasilitas pendidikan yang tidak merata.

"Kesejahteraan guru terutama honorer, kemudian data pendidikan yang masih belum optimal, lalu penyebaran guru terutama di wilayah 3T, dan infrastruktur sekolah yang masih banyak tertinggal. Lalu juga kemampuan untuk masuk dunia teknologi dan digital," kata Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf kepada wartawan, Minggu (2/5/2021).

Dede menyebut, 20 persen dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan belum dikelola sempurna oleh Kemendikbud.

"Alokasi 20 persen APBN yang belum semuanya dilaksanakan oleh Kemendikbud. Hanya 30 persen yang dikelola Kemendikbud. Sisanya tersebar di KL lain dan ke daerah. Jadi itu hal-hal spesifik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan kedepannya," ucapnya.

Ia meminta pemerintah memprioritaskan kesejahteraan guru dan mengembalikan profesi guru sebagai pekerjaan terhormat.

"Jadikan guru sebagai pekerjaan berdaulat dan terhormat,” kata Dede Yusuf menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) segera mencermati angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pembelajaran jarak jauh (PJJ) menurutnya juga harus menjadi fokus untuk pemerataan infrastruktur pendidikan.

“Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi,” kata Puan, Minggu (2/5/2021).

Puan menilai Kemendikbud Ristek harus mencari penyebab anak putus sekolah selama pandemi. Peringatan Hardinknas 2021 yang mengambil tema "Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar" menurutnya adalah momentum tepat untuk memetakan persoalan dan menghadirkan solusinya.

Selain itu, lanjutnya, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pembelajaran jarak jauh masih akan diterapkan, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek melakukan pembenahan dam pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh.

“Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastrukur PPJ atau online antardaerah dan wilayah,” ungkapnya.