Pro Kontra Bergabungnya PAN dengan Koalisi Pemerintah Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pada Rabu 25 Agustus 2021, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama Sekjen Eddy Soeparno menghadiri pertemuan para petinggi partai politik koalisi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, yang kemudian menegaskan arah koalisi partainya.

"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," ujar Viva Yoga seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu malam 25 Agustus 2021.

Menurut Viva Yoga, dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan memberi masukan kepada Presiden Jokowi terkait penanganan pandemi Covid-19.

"PAN mendukung penanganan pemerintah soal pemberantasan pandemi Covid-19, terutama soal kebijakan PPKM, protokol kesehatan, dan mempercepat program vaksinasi untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok atau 'herd immunity," kata Viva Yoga.

Bergabungnya PAN menjadi salah satu partai politik koalisi Jokowi pun menuai beragam tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak.

Berikut ragam tanggapan pro kontra bergabungnya PAN jadi parpol koalisi Jokowi dihimpun Liputan6.com:

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, bahwa PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan sebenarnya sudah lama ingin bergabung koalisi parpol pendukung Jokowi. Menurutnya, hal tersebut dinilai dari variabel kenyamanan individu atau pribadi.

Qodari mengukur bergabung atau tidaknya partai politik ke dalam sebuah koalisi diukur dari beberapa variabel. Pertama, adalah kesamaan posisi politik. Kedua, adalah kesamaan ideologi dan ketiga ialah kedekatan konstituen.

"Sebenarnya ada satu lagi variabel yang jarang disadari dan jarang ditulis, tapi sebetulnya penting. Yaitu kenyamanan individu atau kenyamanan pribadi antara pimpinan satu partai politik dengan Presiden sebagai katakanlah pemimpin koalisi," ucapnya lewat pesan suara, Kamis 26 Agustus 2021.

"Contoh pemerintahan Pak Jokowi ini yang kemarin mengundang partai politik, saya melihat peran variabel Individu ini dengan peran Pak Zul sangat besar. Jadi Pak Zul itu ya bahkan memang sejak 2019 sebelum Pilpres sebetulnya pengetahuan saya secara pribadi memang lebih merasa dekat dengan Pak Jokowi," tuturnya.

Tetapi, dia melihat, keinginan Zulhas dekat dengan Jokowi tidak tersalurkan karena ada Amien Rais di internal PAN. Sehingga, keduanya berseberangan hingga puncaknya pada kongres PAN.

"Karena waktu itu ada Pak Amien di internal Partai Amanat Nasional dan sangat berpengaruh, demi menghindari konflik di internal PAN pada saat yang tidak tepat karena mau memasuki pemilu dan menurunkan semangat caleg maka kemudian Pak Zul mengalah sampai pada kongres PAN kemarin pisah jalan," ucapnya.

Sehingga, lanjut Qodari, Amien Rais memilih hengkang dari PAN setelah Zulhas terpilih kembali menjadi ketum. Sehingga, menjadi penjelasan bahwa sudah lama Zulhas ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

"Dan akhirnya Pak Amien Rais keluar dan mendirikan partai Umat, nah sebetulnya ini jadi variabel penjelas bahwa PAN itu dari dulu sudah mau gabung dengan Jokowi karena ada faktor Pak Amien Rais akhirnya baru terwujud sekarang. Kalau ditanya apa sebabnya, karena Pak Amien Rais sudah enggak ada lagi di PAN," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan kehadiran Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan koalisi partai politik untuk menegaskan partainya sebagai pendukung pemerintah.

"Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu malam 25 Agustus 2021.

Dia mengatakan, sejak PAN dipimpin Zulkifli Hasan partainya berkoalisi dengan pemerintah.

Menurut dia, pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Zulkifli memberi masukan kepada Presiden Jokowi terkait penanganan pandemi Covid-19.

"PAN mendukung penanganan pemerintah soal pemberantasan pandemi Covid-19, terutama soal kebijakan PPKM, protokol kesehatan, dan mempercepat program vaksinasi untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok atau 'herd immunity," ujarnya.

Selain itu menurut dia, PAN mendukung pemerintah dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kebijakan ekonomi yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Senada, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN, Bima Arya membenarkan terkait pertemuan Ketua Umum dan Sekjen PAN dengan parpol koalisi pendukung Jokowi.

"Pertemuan itu awal kebersamaan PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan secara resmi. Jadi mengkonsolidasikan bersama-sama terkait pandemi dan juga fokus pada pemulihan ekonomi," kata Bima Arya kepada wartawan.

Menurut Wali Kota Bogor ini, keputusan PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan itu selaras dengan instruksi Ketua Umum, yaitu meminta seluruh kader untuk fokus membantu usaha pemerintah dalam mengatasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang sekarang sangat dirasakan rakyat.

"Yang saya tahu baik Ketum maupun Sekjen ikut diundang bersama-sama membicarakan hal itu. Pertama langkah terkait update Covid-19, kedua pemulihan ekonomi. Dan memang itulah yang sekarang jadi concern dari PAN," tambah Bima.

Namun, Bima tidak menampik bila pertemuan dengan koalisi Jokowi juga untuk memperkuat politik di pemerintahan. Salah satunya dengan ditunjuknya kader terbaik PAN menjadi Duta Besar Indonesia di Kerajaan Spanyol.

"Itu (juga) salah satu wujud kebersamaan PAN dengan pemerintah. PAN kan masuknya secara total mendukung kebijakan dan memperkuat di posisi-posisi tertentu," ungkapnya.

"Semuanya, baik politik, sosial hingga ekonomi. Engga bisa setengah-setengah (mendukung) sampai 2024 nanti," imbuh dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan isi dan hasi dari pertemuan para elite partai koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Johnny membenarkan, pertemuan terjadi di Istana Negara pada Rabu sore sekitar pukul 15.00 WIB.

"Iya benar pertemuan tadi sore di Istana," kata Johnny dalam keterangan persnya.

Selain enam elite partai koalisi, dia mengenalkam satu anggota baru koalisi yang dinilainya sebagai sahabat baru.

"Sahabat baru koalisi, dihadiri oleh Pak Zulkifli Hasan didampingi Sekjennya Edhy Suparno," jelas Johnny.

Dia meyakini, kehadiran PAN dalam tubuh partai koalisi pemerintah dapat memperkuat dan memperkaya gagasan dalam memajukan pembangunan Indonesia.

"Sahabat baru kami semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide baru dalam rangka mengisi demokratisasi Indonesia," Johnny menandasi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan dukungan terhadap PAN yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi partai pendukung pemerintah menyangkut soal pertemanan.

"Apalagi sekarang keadaan kita sedang sulit, pemerintahan menghadapi Covid-19 ini memang tidak mudah makanya butuh kekompakan dan dukungan dari berbagai pihak," ujar pria yang karib disapa Gus Jazil ini dalam siaran pers diterima.

Gus Jazil mengatakan, tahun ini dan tahun depan bakal menjadi momentum penting secara politik menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf pada 2024. Bergabungnya PAN, dinilai dapat meringankan gejolak dan kondisi masyarakat, mulai dari sosial ekonomi kesehatan akibat pandemi.

"Jadi saya yakin mestinya memberikan apresiasi dukungan terhadap silaturahim yang dilakukan para elite parpol koalisi di Istana Negara," jelas dia.

Gus Jazil meyakini, pertemuan para petinggi parpol keoalisi tersebut setidaknya memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa di tengah kondisi sulit saat ini, para elite politik sudah duduk bersama dalam satu meja.

"Tentu kita tunggu apa kira-kira kebijakan berikutnya dari pertemuan ini. Kami dari awal memang sebaiknya PAN lebih baik bersama-sama. Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," pungkas dia.

Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni meminta PANtidak melakukan peran ganda usai dianggap menjadi bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pria yang biasa disapa Toni itu mengingatkan bagaiamana sikap PAN yang dianggapnya pernah menjadi bagian dari koalisi, namun PAN, yang saat itu juga diketuai Zulkifli Hasan, dianggap bersikap seperti oposisi saat pemerintahan Jokowi jilid II.

"Saya ingin memberikan imbauan moral kepada teman-teman PAN, mengingat ada preseden masa lalu," kata Antoni dalam keterangan diterima, Kamis 26 Agustus 2021.

Kala itu, PAN mendapatkan jatah Menteri PAN-RB. Namun, politik personalnya dinilai Antoni malah menyerang pemerintah. Antoni berharap hal itu jangan sampai kembali terjadi.

"Saat itu PAN ini seperti main dua kaki, salah seorang pengurusnya menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, akan tetapi dalam politiknya personal-personalnya selalu nembakin Pak Jokowi. Saya berharap pada periode ini PAN di bawah Bang Zul dapat lebih konsekuen," harap dia.

Meski demikian, Antoni menilai, kehadiran PAN sebagai sahabat baru partai koalisi membawa energi baru. Dia meyakini, PAN dapat memperkuat soliditas untuk menanggulangi masalah negara bersama di era pandemi.

"Indonesia terlalu besar dan masalahnya sangat kompleks. Oleh karena itu tentu butuh kebersamaan dan bergabungnya PAN akan menjadi energi baru untuk kita sama-sama solid, berjalan beriringan meningkatkan solidaritas terutama membantu pemerintah dalam mengatasi Covid-19 yang memang membuat banyak masalah ke rakyat Indonesia," dia menandasi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan kekuasaan cenderung menyimpang. Hal itu menanggapi bergabungnya PAN dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, Mardani menghormati keputusan PAN sebagai strategi masing-masing partai

"Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi," ujar Mardani kepada wartawan.

"PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," tegasnya.

PKS menilai, oposisi merupakan pilihan rasional, etis dan logis. Mardani mengatakan, PKS sebagai oposisi akan bersama rakyat mengontrol kebijakan pemerintah.

"Karena oposisi adalah pilihan yang rasional etis dan logis. PKS Insya Allah ingin bersama rakyat melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insya Allah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani.

(Deni Koesnaedi)