Jokowi ke Menpora: Reformasi Total LADI dan Perbaiki Komunikasi dengan WADA

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali dan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) Musthofa Fauzi. Rapat itu membahas sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) untuk Indonesia.

"Tadi rapat membahas sanksi WADA," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).

Menurut dia, Presiden Jokowi meminta Menpora untuk melakukan reformasi Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) secara total. Selain itu, Menpora diminta memperbaiki komunikasi dengan WADA.

"Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden minta dilakukan evaluasi internal dan investigasi secara menyeluruh; Reformasi LADI secara total; Menpora segera perbaiki komunikasi dengan WADA," jelas Bey.

Adapun rapat tersebut turut dihadiri Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seperti diketahui, bendera Merah Putih tak bisa berkibar di ajang olahraga internasional akibat sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) karena tak bisa memenuhi persyaratan anti-doping.

Sanksi WADA ini langsung berimbas di ajang Piala Thomas atau Thomas Cup 2020. Saat Indonesia menjadi juara, bendera Merah Putih tak boleh dikibarkan dan sebagai penggantinya dipakai logo PBSI.

Kejadian ini membuat pecinta olahraga di Indonesia kecewa berat. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali langsung bergerak cepat membentuk satgas agar sanksi WADA segera dicabut.

Sanksi WADA ini diharapkan bisa segera selesai agar tak mengganggu Indonesia di kancah olahraga internasional. Keluarnya sanksi WADA juga harus diinvestigasi agar tak terulang di masa mendatang.

"Kami meminta pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi dengan tuntas, karena ini bukan hanya persoalan ego sektoral, namun juga sudah menyangkut masalah negara," kata politisi PDIP Aria Bima seperti dilansir kantor berita Antara, Rabu (20/10/2021).