Di KTT COP26, Jokowi Pertanyakan Kontribusi Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan kontribusi negara-negara maju dalam membantu negara berkembang, termasuk Indonesia menghadapi perubahan iklim. Pasalnya, perubahan iklim dinilai sebagai ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin, 1 November 2021. Dalam kesempatan itu, Jokowi memamerkan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.

"Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (2/11/2021).

Tak hanya itu, Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektare sampai 2024, terluas di dunia. Indonesia juga merehabilitasi 3 juta lahan kritis dalam 2010-2019.

"Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030," ucap Jokowi.

Di sektor energi, Indonesia juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih. Termasuk, pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

Namun, Jokowi menilai hal ini belum cukup menyelesaikan masalah iklim. Menurut dia, dibutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju untuk menangani masalah perubahan iklim.

"Tetapi, hal itu tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi dihijaukan serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju," jelas Jokowi.

Dia memastikan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiyaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau.

Jokowi menyampaikan penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju, merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

"Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net-zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Program apa yang didukung untuk pencapaian target SDGs yang terhambat akibat pandemi?" tegas dia.

Dia menyebut carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan.

Sebagai penutup, di KTT ini atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (AIS), Jokowi menyebut bahwa Indonesia merasa terhormat dapat menyirkulasikan pernyataan bersama para Pemimpin AIS Forum.

"Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus majukan kerja sama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC," tutur Jokowi.