PDIP Dukung Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Jadi Pusat Ekonomi Baru

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung yang kini dikerjakan oleh Pemerinta Provinsi Bali.

Menurut dia, ini bisa menjadi pusat ekonomi baru di Pulau Dewata tersebut.

"Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang terintegrasi dan terpadu dengan sektor lainnya, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tak hanya sisi kebudayaan saja tapi juga memberi dampak ekonomi," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).

Selain itu, dia menuturkan, pembangunan tersebut bisa menjadi ikon baru Bali, menjaga melestarikan budaya. "Sekaligus perwujudan komitmen calon gubernur Bali, I Wayan Koster yang diusung PDI Perjuangan saat pilkada Bali," tutur Hasto.

Dia pun menyinggung pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa untuk selalu mewujudkan prinsip Trisakti Bung Karno.

Yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dilaksanakan melalui pembangunan terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Karenanya, Hasto berharap pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. "Sehingga kelak Bali memiliki tempat pusat kebudayaan yang indah, terintegrasi dan bisa dipergunakan untuk berbagai even nasional dan internasional," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (12/1/2022), Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung akan menjadi ikon peradaban budaya Bali, menciptakan pusat perekonomian baru yang memberi dampak positif bagi masyarakat Bali.

"Sehingga Bali akan tumbuh ekonominya dan masyarakatnya akan dapat manfaatnya secara berkeadilan dan berkelanjutan. Itulah harapan ke depan," kata Koster.

Menurut dia, tak hanya masyarakat Klungkung yang akan merasakan manfaat ini, tapi wilayah lainnya juga akan terdampak.

"Tidak hanya Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Gianyar bisa merasakan manfaatnya," jelas Koster.

Koster menegaskan bangunan Pusat Kebudayaan Bali ini milik Pemprov Bali, bukan pihak swasta.

"Dan yang membanggakan adalah milik Provinsi Bali bukan punya swasta," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com