Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Ketua KPK: Bupati Penajam Paser Utara Diamankan Bersama 10 Orang Lainnya

Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan pihak yang diamankan dalam OTT yakni Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 13 Jan 2022, 09:03 WIB

Diterbitkan 13 Jan 2022, 09:01 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan pihak yang diamankan tim penindakan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yakni Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud.

Firli menyebut, Abdul Gafur diamankan beserta 10 orang lainnya.

BACA JUGA: KPK Gelar OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan

BACA JUGA: Firli Bahuri Bakal Diperiksa pada Kamis 28 November 2024, Polda Metro: Ini Panggilan Kedua

BACA JUGA: Eks Penyidik Soal Ketua KPK Baru: Setyo Budiyanto Tak Punya Rekam Jejak yang Buruk

"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan Tim Kedeputian bidang Penindakan KPK," ujar Firli kepada Liputan6.com, Kamis (13/1/2022).

Advertisement

Firli meminta masyarakat bersabar menunggu tim penindakan selesai melaksakanan pekerjaannya. Firli memastikan akan mengumumkannya ke publik usai pemeriksaan perdana pasca-OTT selesai.

"Mohon maaf rekan-rekan, kami belum merespons karena kami masih bekerja," kata dia.

Suap dan Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut penangkapan terhadap Abdul Gafur berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi.

"Giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi," ujar Ghufron kepada Liputan6.com, Kamis (13/1/2022).

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Abdul Gafur dan pihak lainnya yang diamankan dalam operasi senyap kali ini.

Advertisement

Lanjutkan Membaca ↓

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

Advertisement

Tag Terkait

NEWS UPDATE

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. (Ist).

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. (Ist).

Beda dengan Gibran, Waka Komisi X Sebut PPDB Sistem Zonasi Tak Perlu Dihapus, Cukup Diperbaiki

Banner Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

Banner Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi dan Plus Minusnya

Calon peserta didik baru saat menunggu orangtua mereka melakukan pendaftaran PPDB DKI Jalur Zonasi di SMA Negeri 21, Jakarta, Senin (24/6/2019). Pendaftaran PPDB DKI Jakarta Jalur Zonasi SMP-SMA dibuka pada 24-26 Juni 2019 mulai pukul 08.00-16.00 WIB. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Calon peserta didik baru saat menunggu orangtua mereka melakukan pendaftaran PPDB DKI Jalur Zonasi di SMA Negeri 21, Jakarta, Senin (24/6/2019). Pendaftaran PPDB DKI Jakarta Jalur Zonasi SMP-SMA dibuka pada 24-26 Juni 2019 mulai pukul 08.00-16.00 WIB. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

P2G: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Hapus Sistem Zonasi Tanpa Kajian Akademik

Banner Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

Banner Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin. (Bola.com/Nandang Permana)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin. (Bola.com/Nandang Permana)

Ketua Komisi X DPR Nilai Perlu Ada Alternatif Sebelum Hapus Sistem Zonasi Sekolah

POPULER

Berita Terbaru

Berita Terkini Selengkapnya