Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

Kasus Rahmat Effendi, KPK Dalami Proses Ganti Rugi Lahan Kawasan Kota Bintang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses ganti rugi penggunaan lahan untuk Kawasan Kota Bintang, Bekasi, Jawa Barat.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 05 Feb 2022, 08:51 WIB

Diterbitkan 05 Feb 2022, 08:51 WIB

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses ganti rugi penggunaan lahan untuk Kawasan Kota Bintang, Bekasi, Jawa Barat. Pendalaman dilakukan tim penyidik saat memeriksa Fran Culio selaku Staf PT Hanaferi Sentosa.

Fran Culio diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi dengan tersangka Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Fran diperiksa pada Jumat, 4 Februari 2022 di Gedung Merah Putih KPK.

"Fran Culio (Staf PT Hanaferi Sentosa), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses ganti rugi atas penggunaan lahan untuk Kawasan Kota Bintang," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (5/2/2022).

Sementara Ingchelio alias Ince selaku Staf Kota Bintang Rayatri dan juga staf PT Hanaveri Sentosa tak memenuhi panggilan tim penyidik. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Ince.

"Ingchelio alias Ince (Staf Kota Bintang Rayatri/PT Hanaveri Sentosa), tidak hadir dan dilakukan penjadwalan kembali," kata Ali.

Jadi Tersangka

FOTO: Pemeriksaan Perdana Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi

Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Rahmat Effendi diperiksa perdana setelah ditahan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap pengadaan barang, jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Selain Pepen, KPK menjerat delapan tersangka lainnya.

Delapan tersangka lain yakni Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi.

Penetapan tersangka terhadap mereka berawal dari operasi tangkap tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada Rabu, 5 Januari 2022 hingga Kamis, 6 Januari 2022 di Bekasi dan DKI Jakarta. Tim penindakan KPK mengamnkan 14 orang beserta uang.

Uang yang diamankan di antaranya uang tunai sebesar Rp 3 miliar dan Rp 2 miliar dalam bentuk tabungan.