Cak Imin Usul Pemilu Ditunda, Demokrat: Bertentangan dengan Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat angkat bicara soal pernyataan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai pernyataan Cak Imin mengada-ada.

Bukan hanya itu, Kamhar menyebut, sebaiknya Cak Imin tidak melontarkan pernyataan kontroversial dan bertentangan dengan konstitusi. Kamhar berpendapat, usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan ciri watak otoriter.

"Muhaimin Iskandar sebaiknya menahan diri untuk tak membuat pernyataan yang menuai kontroversi, apalagi pernyataan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Pilihlah cara-cara yang elegan untuk mengamankan kekuasaan," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani, Kamis (24/4).

Menurutnya, usulan penundaan Pemilu untuk kepentingan ekonomi mengada-ngada. "Argumen yang dibangun pun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," jelasnya.

Dia menuturkan, pernyataan Muhaimin Iskandar menimbulkan kecurigaan publik di tengah rilis hasil survei Litbang Kompas, yang menyatakan kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi tertinggi sepanjang pemerintahannya.

"Pernyataan Muhaimin Iskandar diwaktu yang bersamaan membuat publik beralasan menduga hasil survei ini menjadi justifikasi untuk melayani kepentingan agenda perpanjangan masa jabatan presiden," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 selama 1 tahun hingga 2 tahun, supaya momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Tapi, dalam beberapa waktu ini mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.

Cak Imin mengklaim, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan sehingga pelaksanaan Pemilu 2024, yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com