Cak Imin Klaim 60 Juta Netizen Setuju Penundaan Pemilu 2024, Hasil Survei Malah Banyak Tak Sepakat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengklaim banyak masyarakat yang menyetujui wacana penundaan Pemilu 2024.

Cak Imin sebelumnya memunculkan wacana agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun. Pernyataan ini menurut Cak Imin berangkat dari analisis big data perbincangan yang ada di media sosial.

Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak. Artinya, dia mengklaim bahwa 60 juta netizen menyetujui penundaan Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Pendiri Media Kernels Indonesia atau yang dikenal dengan Drone Emprit, Ismail Fahmi, angkat bicara enanggapi klaim data yang digunakan oleh pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 55 tahun silam itu. Menurut dia pengguna Twitter di Indonesia saja hanya berada di angka 18 juta akun. "Twitter user Indonesia hanya 18 juta," komentar dia lewat akun Twitter pribadinya, Minggu (27/2/2022).

Temuan ini cukup unik. Pasalnya, dari temuan survei di lapangan saja mayoritas publik berturut-turut menyetujui bahwa pandemi bukan alasan menunda pemilu. Atau mereka tak sepakat dengan wacana penundaan pemilu.

Melalui akun Twitter pribadinya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan temuan survei yang dilakukan lembaga survei yang merekam pendapat publik ihwal isu ini.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa dari September, November, dan Desember 2021 berturut-turut mayoritas publik tak menyepakati usulan penundaan Pemilu 2024. Bahkan tren penolakan ini cenderung menguat dari tiap waktu.

Indikator Politik Indonesia merekam di bulan September 2021 jumlah penolakan masih berada di angka 64,7 persen. Kemudian bulan November 2021 naik ke 69,9 persen dan di akhir 2021 berada di 67,2 persen.

"Survei nasional @indikatorcoid Desember 2021 jelas menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun. Hanya seperempat warga yg setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi," tulis Burhanuddin Muhtadi dikutip pada Minggu (27/2/2022).

Sementara publik yang sejalan dengan usulan Cak Imin ini tak sampai menyentuh angka 30 persen. Dari September, November, dan Desember 2021, usulan penundaan Pemilu 2024 hanya berhasil meraih simpati rakyat masing-masing di angka 29,9 persen, 23,8 persen, dan 24,5 persen. Sedangkan sisanya memilih menjawab tidak tahu ataupun bungkam.

Cak Imin menyebut, bahwa kini big data menjadi basis untuk mengambil kebijakan. Dari big data itulah dia mengklaim banyak netizen yang menyetujui usulan penundaan pemilu. Angkanya tak main-main, mencapai 60 persen atau setara 60 juta dari total klaim big data yang disaring mencapai 100 juta pengguna media sosial.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. "Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya.