PPP Sebut Amandemen UUD 1945 Bisa Saja Terjadi

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, penundaan Pemilu 2024 bisa terjadi selama MPR melakukan amandemen UUD 1945.

Pria yang akrab disapa Awiek itu menyebut, hal itu tidak melanggar konstitusi selama amandemen UUD 1945 dilakukan.

"Kalau kehendak mayoritas misalkan menginginkan amandemen terhadap UUD 1945, ya bisa saja. Karena kekuatan politik di DPR dan MPR sudah terkonsolidasi dengan baik," ujar Awiek ini dalam webinar, Selasa (1/3/2022).

Meski demikian, Awiek mengklaim hingga saat ini tidak ada rencana MPR melakukan amandemen UUD 1945. "Untuk saat ini tidak ada wacana ataupun rencana amandemen terhadap konstitusi," kata dia.

PPP, kata Awiek, menilai apabila amandemen dilakukan hanya untuk menunda Pemilu 2024, maka hal itu adalah suatu hal yang berlebihan.

"Fraksi PPP melihat kalau amandemen konstitusi hanya untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu itu kok kayaknya terkesan dipaksakan," katanya.

Selain itu, lanjut Awiek, PPP masih bekomitmen menjaga amanat reformasi dan menjaga konstitusi "Sampai saat ini kita berharap konstitusi yang sudah disepakati bersama ya itu ditaati dulu dilakukan," kata dia.

Wakill Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan usulan penundaan Pemilu 2024 adalah usulan partai politik, termasuk PKB, bukan pihak lain atau pemerintah.

"Memang itu usulan Gus Muhaimin dan ketum parpol lainnya, yang menerima aspirasi dari berbagai kalangan," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Ia membantah pihaknya menyeret pemerintah terkait usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut. "Tidak ada yang menyeret-nyeret pemerintah. Namun dampak usulan penundaan pemilu mau tidak mau akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah," kata dia.

Selain itu, Jazilul mengakui usulan penundaan itu sulit dilaksanakan tanpa adanya dukungan pemerintah dan publik.

"Kami tahu merealisasikan usulan ini tidak mudah, sangat sulit. Selain usulan parpol-parpol, diperlukan dukungan publik, para pakar, dan pemerintah," ujarnya.