Demo Rusuh di Depan Gedung DPR Berawal dari Lemparan Batu Massa Baju Bebas 

Liputan6.com, Jakarta - Aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan berujung ricuh. Kericuhan terjadi sesaat setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa demonstran, Senin (11/4/2022).

Pantauan Liputan6.com di lapangan, demo rusuh terjadi saat Listyo dan Dasco turun dari mobil komando. Tiba-tiba massa dengan pakaian bebas yang ada di sisi timur melemparkan botol berisi batu ke arah gerbang utama Gedung DPR, Senayan.

Lemparan batu tersebut juga mengarah ke mobil komando yang dinaiki para orator dari massa mahasiswa. Satu orang mahasiswa memakai almamater warnai hijau bahkan terluka di kepala dan langsung dievakuasi temannya menjauh.

Begitu juga mobil komando mahasiswa yang sempat dilempari langsung menjauh ke tempat yang lebih aman. Sementara massa yang memakai baju bebas membakar ban dan benda-benda lain di lokasi.

Belum diketahui pasti, dari mana massa berbaju bebas tersebut berasal.

Aparat kepolisian kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Massa dari kalangan mahasiswa dan yang memakain baju bebas berhamburan berlari ke lokasi yang lebih aman. Namu tak berselang lama, massa berbaju bebas dari arah jembatan Semanggi kembali mendekat ke depan gerbang utama Gedung DPR/MPR, Senayan. 

Hingga berita ini ditulis, kerusuhan masih terjadi. Namun massa masih bertahan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR, Senayan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya agar mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022, dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Hal itu diinstruksikan Kapolri saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran.

"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Sigit memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Sigit, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.

Di sisi lain, Sigit juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab itu, Sigit berharap, demonstrasi 11 April besok, juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani ibadah Puasa Ramadan.

"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadan, kesucian dan kekhusyukan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ujar Sigit.

Demi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, aman dan damai dalam demonstrasi di bulan Ramadan, Sigit mengimbau, baik ke kepolisian maupun peserta aksi untuk sama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut. 

Menurut Sigit, dengan adanya antisipasi penumpang gelap dari pihak kepolisian dan peserta aksi, maka aspirasi yang disampaikan bisa berjalan dan tersalurkan dengan baik tanpa adanya noise atau sumbatan komunikasi.

Dengan tidaknya adanya noise tersebut, Sigit meyakini aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan. Sebagai kaum intelektual, Sigit juga meyakini mahasiswa juga tidak ingin dan berharap aksinya disusupi oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

"Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Sigit.

Terkait penumpang gelap atau oknum yang berusaha menciderai aspirasi mahasiswa dan masyarakat, Sigit menyatakan bahwa, kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapa pun pihak yang mencoba memanfaatkan demonstrasi tersebut demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok.

"Tapi terhadap kelompok-kelompok penyusup yang akan menunggangi tolong dari rekan-rekan untuk mengawasi betul. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses. Karena Polri ingin gerakan mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan," tutup Sigit.

"Sekali lagi saya imbau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," pungkas Kapolri. 

Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal merilis maklumat aksi demonstrasi 11 April 2022. Seperti dikutip dari situs Instagram resmi mereka, aksi tersebut akan dilangsungkan pukul 10 pagi dan berkolasi di Gedung DPR Jakarta.

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi masa yang akan dilaksanakan Senin 11 April 2022 Pukul: 10.00 WIB di DPR RI," tulis Luthfi dalam Instagramnya dan sudah dibenarkan, Minggu (10/4/2022).

Luthfi menambahkan, ada empat tuntutan yang akan disuarakan besok dalam aksi. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

"Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode," tegas Luthfi.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

"Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang Umur Perjuangan!," tutup Luthfi.