KPK Panggil Istri Bupati hingga Anggota Polri dalam Kasus Suap di Penajam Paser Utara

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Risnah, istri dari Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.

Risnah bakal dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur yang menjerat suaminya.

"Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Polda Kaltim di Balikpapan, atas nama Risnah, istri Abdul Gafur Masud," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).

Selain Risnah, tim penyidik juga bakal memeriksa 11 saksi lainnya, yakni anggota Polri bernama Pariyanto, prajurit TNI bernama Cahyo Suryo Putro, kemudian Tuti Haryati Harahap yang merupakan wiraswasta dan guru, Kasubbag Pengelolaan PBJ Pada Sekretariat Daerah Kab. PPU Abdul Halim.

PNS pada Subbag PBJ Kab. PPU Agus Purwito, PNS pada Subbag PBJ Kab. PPU Karsono, Budi Setiawan yang merupakan karyawan honorer, Arbainsyah dan Muhammad Ramli yang juga karyawan honorer, Kepala Kantor Pertanahan Kab. PPU Ade Chandra Wijaya, serta SPV PT Putraalinson Perkasa bernama Romi Wijaya Syarif.

KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara.

Selain Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK juga menjerat Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan pihak swasta Achmad Zuhdi (AZ) alias Yudi.

Kasus ini bermula saat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar.

Kontrak itu yakni proyek multiyears peningkatan jalan Sotek - Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 Miliar. Atas adanya proyek itu, Abdul Gafur memerintahkan Mulyadi, Edi Hasmoro, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU.

Selain itu, Abdul Gafur juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.

Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah menyimpan uang yang diterima dari para rekanan di dalam rekening bank milik Nur Afifah untuk keperluan Abdul Gafur. Abdul Gafur juga diduga menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri, Ahmad Zuhdi alias Yudi didakwa menyuap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) periode 2018-2023 Abdul Gafur Mas'ud sebesar Rp 2 miliar. Suap berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten PPU tahun anggaran 2020-2021.

Selain terhadap Abdul Gafur Mas'ud, Yudi juga didakwa menyuap Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten PPU 2020-Januari 2022 Muliadi sebesar Rp 22 juta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten PPU 2020-Januari 2022 Edi Hasmoro senilai Rp 412 juta.

Kemudian Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten PPU 2020-Januari 2022 Jusman sebesar Rp 33 juta, dan Dewan Pengawas PDAM Danum Taka Kabupaten PPU 2018-Januari 2022 Asdarussalam sebesar Rp 150 juta.

"Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi sesuatu, yaitu berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 2.617.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," ujar jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho dalam surat dakwaanya, Kamis (31/3/2022).

Jaksa menyebut, kasus ini bermula pada tahun 2020 saat Yudi bertemu dengan Asdarussalam dan menerima informasi terkait proyek pembangunan landscape kantor Bupati yang belum dilelangkan senilai Rp 21 miliar. Di mana anggaran pekerjaan tersebut berada pada Dinas PUPR Kabupaten PPU.

Asdarussalam lalu menjelaskan ada commitment fee sebesar 5 persen yang harus diserahkan kepada Abdul Gafur Mas'ud dan sebesar 2,5 persen untuk Dinas PUPR dalam hal ini adalah Edi Hasmoro.