DKI Jakarta Tiadakan Operasi Yustisi Saat Arus Balik Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan operasi yustisi bagi pendatang baru yang biasanya dilaksanakan saat arus balik usai merayakan Lebaran.

"Tidak ada operasi yustisi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Rabu 4 Mei 2022.

Senada dengan Arifin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, peniadaan operasi yustisi itu karena Jakarta terbuka bagi pendatang.

"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, siapa saja bisa bekerja di Jakarta," kata Budi dikutip dari Antara.

Dinas Dukcapil DKI, lanjut dia, menyiapkan aplikasi data warga bagi pendatang baru yang tiba di Jakarta dengan melapor kepada pengurus Rukun Tetangga (RT).

RT, kata dia, akan memasukkan data warga pendatang yang melapor itu melalui aplikasi data warga.

"Atau bisa datang ke loket pelayanan kami di kelurahan atau kecamatan. Selain itu kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW di kelurahan," ujar Budi.

Operasi Yustisi biasanya diadakan saat arus balik Lebaran dengan sasaran penduduk pendatang tanpa dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara itu, berdasarkan data Dukcapil DKI selama 2020-2021 terjadi penurunan penduduk pendatang terutama saat arus balik Lebaran karena pandemi Covid-19.

Adapun penduduk pendatang yang masuk Jakarta saat musim Lebaran 2020 mencapai 113.814 orang. Sedangkan pada 2021 jumlah penduduk pendatang saat arus balik Lebaran di Jakarta mencapai 138.740 orang.

Jumlah itu berkurang dibandingkan arus balik pada 2019 penduduk pendatang di Jakarta mencapai 169.778 orang.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, memperkirakan Jakarta akan kedatangan 30.000 orang pendatang. Pemprov Jakarta pun memastikan tidak akan menggelar operasi yustisi.

"Benar, kami memperkirakan 20.000 sampai dengan 30.000 pendatang baru, dan tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta," kata Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaludin saat dikonfirmasi, Rabu (4/5/2022).

Dia menjelaskan, tidak ada operasi yustisi bagi warga pendatang mengingat bahwa Jakarta merupakan wilayah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang artinya, seluruh warga Indonesia memiliki kesempatan sama berada di Jakarta.

Dia menerangkan, warga pendatang baru pasca libur Lebaran merupakan tren yang kerap terjadi. Hanya saja, berdasarkan data Dinas Dukcapil, pada periode 2020-2021, jumlah warga pendatang menurun.

"(Penurunan jumlah warga pendatang) karena pandemi Covid-19," ucap Budi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk kembali lebih awal sebelum atau setelah puncak arus balik mudik yang diprediksi terjadi pada 6 hingga 8 Mei 2022 mendatang. 

Budi Karya mengatakan, dua titik krusial yang diwaspadai terjadi kepadatan pada arus balik yaitu tol Semarang - Jakarta, dan penyeberangan Bakauheni-Merak.

"Bapak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada penanganan arus balik agar tidak terjadi kepadatan, yaitu mengimbau masyarakat untuk kembali lebih awal sebelum puncak arus balik di tanggal 6, 7 dan 8 Mei 2022 nanti. Atau kalau cutinya bisa diperpanjang, sebaiknya pulang setelah tanggal 8 Mei,”  jelas Menhub, Selasa (3/5/2022).

Budi Karya menambahkan, selain imbauan menghindari perjalanan puncak arus balik, sejumlah imbauan lain kepada masyarakat agar perjalanan arus balik bisa lebih lancar yakni agar tidak memaksakan diri untuk menggunakan rest area di jalan tol jika sudah penuh, dan jangan berhenti di bahu jalan, karena selain membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, juga dapat menyebabkan kemacetan.

"Jika lelah, masyarakat bisa keluar tol di kota terdekat, dan bisa istirahat di tempat-tempat yang telah disiapkan. Di sini lebih aman dan leluasa,” ujar Menhub.

Budi menjelaskan, sejumlah rest area di jalan arteri telah disiapkan baik oleh pemda, kepolisian, maupun unsur terkait lainnya.

"Mulai dari kantor kecamatan, kelurahan, kantor polisi, dan tempat-tempat lainnya sudah disiapkan sebagai tempat istirahat sementara,” jelas Menhub.

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menyiapkan sejumlah strategi khusus yang akan diambil dalam rangka menyambut arus urbanisasi usai libur Lebaran tahun ini guna meningkatkan sektor perekonomian daerah.

Pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai urbanisasi menimbulkan banyak dampak positif bagi Kota Bekasi terutama bagi pemulihan sektor ekonomi usai diterpa pandemi COVID-19.

"Kami telah mempersiapkan langkah-langkah untuk menyambut kaum urban yang hendak mengadu nasib di Kota Bekasi," katanya di Bekasi, Selasa 3 Mei 2022.

Pihaknya akan terus berupaya memberikan fasilitas serta kemudahan bagi para pendatang melalui kegiatan nonformal agar bisa tumbuh dan berkembang.

"Jadi artinya orang-orang yang masih mencari peluang kerja, itu yang akan kita optimalkan," katanya yang dikutip dari Antara.

Sektor non-formal yang dimaksud yakni peluang mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digerakkan oleh kaum urban.

"Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan sektor perekonomian. Ekonomi harus tumbuh dan berkembang. Strategi kita juga akan menambah dana kapitalisasi kita ke bank syariah dalam rangka meningkatkan UMKM," katanya.

Pemerintah Kota Bekasi juga akan bekerja sama dengan pengusaha untuk menjembatani pencari kerja di wilayah kota/kabupaten dengan UMK tertinggi 2022 di Indonesia itu yakni sebesar Rp4.816.921.

"Kita terus berkolaborasi bagaimana kita mengajak pengusaha, kita mengajak dunia pendidikan, kemudian juga LSM, tentu kita bisa terpadu dengan pemerintah," katanya.