Buka Pintu Keluhan Publik, Moeldoko Pastikan KSP Jadi Rumah Aduan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko membuka pintu keluhan publik terhadap pemerintah. Dia memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) akan menjadi rumah aduan untuk menjawab keluhan masyarakat.

"KSP ini rumah pengaduan publik yang terakhir karena kami diberi amanah untuk menyelesaikan semua hambatan. Kalau KSP tidak bisa menyelesaikan, kepada siapa lagi publik harus mengadu?" Kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (22/5/2022).

Selain itu, Moeldoko juga menjamin KSP akan selalu siap mengawal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah demi kemaslahatan publik.

"KSP menjamin bahwa semua pengaduan masyarakat terkait implementasi kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah," ucap mantan Panglima TNI ini menegaskan.

Sebelumnya, penegasan Moeldoko dilontarkan usai menjadi salah satu narasumber dalam Rakernas V Relawan ProJo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait tugas pemerintah dalam menyelesaikan semua permasalahan publik yang tidak mudah. Namun pemerintah akan terus berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan terbuka dengan kritik.

"Menghadapi situasi rumit seperti saat ini dengan adanya ketidakpastian global dan pandemi yang belum berakhir, dukungan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh bergeser sedikit pun," kata Moeldoko.

Sementara itu, sejumlah perwakilan masyarakat dari Sumatera Barat sempat menyampaikan keluhannya kepada Moeldoko. Beberapa keluhan di antaranya adalah tentang pembangunan jalan tol yang belum selesai dan hak kepemilikan tanah bekas tambang oleh pihak swasta di Sawahlunto.

Moeldoko menyatakan, selama keluhan yang disampaikan adalah untuk kepentingan publik, maka pintu KSP terbuka untuk menerima aduan masyarakat.

"Terima kasih atas perhatiannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Saya berharap agar ProJo ini bisa menjadi partner strategis pemerintah yang ikut memikirkan dan berupaya memecahkan hambatan implementasi kebijakan di lapangan," kata Moeldoko.