2 Arahan Presiden Jokowi untuk Menterinya yang Baru Dilantik

Liputan6.com, Jakarta - Pada Rabu 15 Juni 2022, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik dua menteri dan wakil menteri (wamen) baru di Istana Negara Jakarta.

Mereka yang dilantik adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Kemudian Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, mantan sekjen PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Usai melantik menterinya, Presiden Jokowi pun menyampaikan arahan kepada mereka. Misalnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Jokowi meminta Hadi untuk segera menyelesaikan sengketa tanah.

"Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu 15 Juni 2022.

Kemudian, Jokowi juga mengingatkan Hadi untuk segera menyelesaikan urusan sertifikat tanah masyarakat. Termasuk, soal urusan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Selain itu kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Jokowi menilai Zulhas memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Mendag.

Menurut dia, urusan pangan saat ini sangat membutuhkan pengalaman di lapangan. Terlebih, masalah pangan berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Berikut arahaan Presiden Jokowi untuk dua menteri barunya yang dilantik Rabu 15 Juni 2022 dihimpun Liputan6.com:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu 15 Juni 2022. Jokowi meminta Hadi untuk segera menyelesaikan sengketa tanah.

"Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Dia juga mengingatkan Hadi untuk segera menyelesaikan urusan sertifikat tanah masyarakat. Termasuk, soal urusan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Urusan sertifikat harus sebanyaknya diselesaikan dan saya yakin Pak Hadi punya kemampuan untuk itu," ucapnya.

"Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," sambung Jokowi.

Menurut dia, Hadi memiliki kemampuan dalam menguasai teritori. Selain itu, kata Jokowi, Hadi merupakan sosok yang bekerja dengan sangat detail.

"Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori dan kita tahu kalau ke lapangan kerjanya sangat detil," tutup Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan alasan dirinya menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi Menteri Perdagangan (Mendag). Dia menilai Zulhas memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Mendag.

"Kita melihat semuanya rekam jejak pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detil dikerjakan," ucap Jokowi.

"Saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Mendag," sambungnya.

Menurut dia, urusan pangan saat ini sangat membutuhkan pengalaman di lapangan. Terlebih, masalah pangan berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

"Urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," ujarnya.

Selain itu, Jokowi memberikan arahan khusus kepada Zulhas terkait urusan ekspor. Dia menekankan kebutuhan pokok dalam negeri harus bisa terjaga.

"Kalo urusan ekspor saya kira juga jadi urusan mendag, tapi yang lebih penting urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga," jelas Jokowi.