Sekjen: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Sudah Punya KTA PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Pernyataan Hasto itu untuk menjawab maksud kehadiran Basuki di Rakernas PDIP yang digelar hari ini, Selasa (21/6/2022).

"Pak Basuki beliau ber-KTA PDI Perjuangan beliau menjalankan tugas-tugas membangun koneksitas Indonesia bagi kemajuan Indonesia raya kita," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Selasa (21/6/2022).

Sebelum acara Rakernas, Basuki juga hadir di acara Haul Bung Karno.

Menurut Hasto, Basuki adalah manteri yang diusulkan Megawati kepada Jokowi pada tahun 2014. Selain Basuki, Mega juga mengusulkan Menlu Retno Marsudi.

"Dulu awal pak Basuki yang mengusulkan bu Mega jadi menteri yang termasuk pertama pada 2014 yang diusulkan bu Mega itu Pak Basuki juga ibu Retno. Sehingga sejak awal kalau ibu Mega memilih orang terbaik," ujar Hasto.

Kehadiran Basuki di berbagai acara, menurut Hasto, tidak terkait rencana ingin mendorong Basuki untuk maju dalam pemilihan kepala daerah manapun.

"Pilgub nanti, pak Basuki kan bapak infrastruktur kata pak Jokowi," pungkas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta tak ada kader PDIP yang bicara mengenai koalisi untuk Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Mega pada sambutan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Selasa (21/6/2022).

“Kalau masih ada yg ngomong di PDIP urusan koalisi-koalisi, out. Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” kata Megawati.

Megawati menyebut Indonesia tidak mengenal koalisi, sebab bukan merupakan negara parlementer melainkan presidensil.

“Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lo bapak Presiden, kok bilang koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada,” kata dia.

Menurut Megawati, Indonesia hanya mengenal kerjasama antar parpol, bukan koalisi.

“Kalau kerja sama yes,” pungkasnya.

Sebelumnya, Megawati menegaskan tidak boleh ada kader PDIP melalukan manuver politik untuk kepentingan Pilpres 2024.

“Kalian siapa yang membuat manuver keluar! Karena tidak ada di PDIP main duakaki, tiga kaki melakukan manuver,” tegas Mega.

Megawati mengingatakan bahwa hanya dirinya yang berhak memutuskan siapa yang akan maju di Pilpres 2024.

“Karena saya diberi kalian sebuah hak preogratif hanya Ketua Umum yang menentukan calon presiden dari PDI Perjuangan,” kata dia.