Anggota DPR dari Golkar Sebut Panglima TNI Bakal Dijabat Yudo Margono Hanyalah Isu

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono mengatakan, pergantian seorang Panglima TNI merupakan hak prerogratif dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini dijawabnya saat ditanyakan isu Laksamana TNI Yudo Margono yang akan menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa.

Diketahui, masa jabatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan berakhir pada 21 Desember 2022 akan genap berusia 58 tahun.

"Itu kembalikan ke hak prerogratif presiden lah, biar presiden yang menentukan. Jangan kita yang membahas, nanti memperuncing permasalahan atau membuat masalah yang tidak ada. Jadi kembali kan presiden, biar presiden yang menentukan," kata Dave di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa 13 September 2022.

"Hanya bisa menunggu sampai dengan presiden membuat sikap dan menentukan siapa yang menggantikan. Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden, kami di DPR hanya menerima," sambungnya.

Lalu, saat disinggung kembali soal jabatan Panglima TNI akan dijabat oleh Laksamana TNI Yudo Margono. Ia memastikan, hal itu hanya lah sebuah isu saja.

"Itu kembali lagi hanya isu, semua pasti akan terus berputar. Jadi makanya saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, karena bukan hak saya, itu hak presiden," ujarnya.

Meski begitu politikus Partai Golkar menurutnya Komisi I berharap agar pengganti Andika sebagai Panglima TNI nanti dapat terus memperbarui alutsista.

"Harapan kami adalah perwira TNI yang akan datang akan terus memperbarui meremajakan alutsista, meningkatkan moralitas, dan bisa menyelesaikan segala situasi permasalahan baik di tubuh TNI maupun ancaman yang dihadapi Indonesia," ungkapnya.

"Semua itu adalah perwira terbaik dan kami yakin para perwira tinggi tersebut mampu melaksanakan tugas," tambahnya.

Rotasi Angkatan

Ketua DPP Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, rotasi angkatan tidak ada dalam aturan untuk menjadi seorang Panglima TNI. Namun, pergantian orang nomor satu di TNI ini merupakan hak prerogratif Presiden.

"Rotasi angkatan ini tidak ada aturannya, jadi memang sepenuhnya kebijakan presiden. Siapa yang presiden anggap layak, siapa yang anggap paling tepat itu hak presiden," tutupnya.

Pada 3 November 2021 silam, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto.

Namun demikian, berdasarkan matra TNI, harusnya saat ini gilirian matra Angkatan Laut (AL) yakni dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Marsekal Yudo Margono yang menjabat Panglima TNI

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pada periode berikutnya kemungkinan Presiden Jokowi bakal memilih Panglima TNI berdasarkan Matra Angkatan Laut.

“Ya kan bisa nanti periode berikutnya (Panglima TNI dari Matra AL-red),” ujar Pratino di Gedung DPR, Rabu 3 November 2021 silam.

Pratikno menjelaskan, syarat Panglima TNI harus dari Kepala Staf, saat ini ada dua matra yang berpeluang yakni AD dan AL. Nah kala itu Presiden Jokowi lebih memilih matra AD menjadi calon Panglima TNI lewat KSAD Jenderal Andika Perkasa.

“Kepala Staf kan sekarang ini kan TNI AU sudah panglima, jadi pilihannya AD dan AL. Nah Pak Presiden sudah memilih AD,” katanya.

Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki pensiun sebagai prajurit pada Desember 2022. Sesuai tanggal lahir, 21 Desember 1964, jenderal berbintang empat itu akan memasuki usia 58 tahun. Dengan demikian, maka masa jabatannya sebagai Panglima TNI juga akan berakhir.

Siapa pengganti Andika, sesuai aturan, calon Panglima TNI yang akan diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk diuji dalam hal kompetensinya adalah perwira tinggi yang pernah menduduki kepala staf angkatan dan belum memasuki masa pensiun.

Dengan ketentuan itu, maka yang berpeluang dipilih oleh Presiden Joko Widodo saat ini adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetya.

Untuk melihat peluang ketiga perwira tinggi itu akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo, dapat menggunakan sejumlah parameter, yakni usia para kandidat dan sistem bergilir antar angkatan.

Dari sisi umur, ketiganya memiliki peluang yang sama, karena hingga Desember 2022 masih memiliki waktu aktif antara satu hingga dua tahun. Jenderal Dudung Abdurachman, lahir pada 19 November 1965 atau berusia 57 tahun, Laksamana Yudo Margono lahir 26 November 1965 atau berusia 57 tahun dan Marsekal Fadjar Prasetyo lahir 9 April 1966 atau berusia 56 tahun. 

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono digadang-gadang kandidat terkuat menggantikan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Andika akan memasuki pensiun pada Desember 2022.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengataan, sepanjang masa kepemimpinan Presiden Jokowi belum pernah ada Panglima TNI dari kesatuan atau matra Angkatan Laut (AL).

"Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI AL. Meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra, namun hal itu bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan," ucap Fahmi saat dihubungi merdeka.com, Selasa 6 September 2022.

Fahmi sangat berharap pemilihan Panglima TNI jangan sampai menimbulkan konflik terpendam di bawah permukaan. Yang, kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional.

"TNI AL tidak boleh diperlakukan ibarat anak tiri. Padahal bangsa ini mestinya bisa lebih berdaulat di laut dan menjadi bangsa Maritim yang besar," tuturnya.

"Atau memang jangan-jangan ada kekhawatiran jika kita menjadi lebih kuat di laut? Kalau iya, itu adalah agenda proksi. Semoga elite politik kita dan jajaran TNI tidak menjadi agen dan aktornya," sambung dia.

Fahmi juga melihat KSAL memang perlu ambil bagian untuk mengembalikan ingatan sejarah Indonesia pernah mengalami masa kejayaan maritim. Apalagi Presiden juga punya cita-cita membangun poros maritim.

"Nah, kiprah Pak Yudo dan TNI AL belakangan menampakkan adanya komunikasi yang berjalan dan dapat diyakini cukup berkontribusi untuk memperkuat peluang untuk ditunjuk Presiden dan mendapat persetujuan parlemen," sebutnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com