Respons Anies saat Disindir Najwa Soal Tak Pernah Hadiri Undangannya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi santai sindirin Jurnalis Najwa Shihab soal dirinya yang tak hadir saat diundang untuk membahas kebijakan kontroversial Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sebelumnya Najwa Shihab melontarkan pernyataan mengenai Anies yang beberapa kali diundang medianya namun tak pernah hadir.

Selain itu, Najwa menyebut tak hanya Anies, hal serupa umumnya juga dilakukan oleh pejabat lainnya saat membahas kebijakan kontroversial yang ditetapkan di bawah kepemimpinannya.

Pernyataan Najwa itu langsung dijawab Anies dengan santai seraya berseloroh soal kasus peretasan yang dialami oleh sejumlah pekerja media yang didirikan oleh Najwa.

"Ya. Dan tidak melakukan peretasan sesudahnya," ujar Anies kata dalam acara Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2022 membahas The Future of Indonesia Democracy di Tribata, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2022).

Mendapati respons itu, Najwa menimpali dengan berujar bahwa tidak hadirnya Anies sebetulnya hal yang wajar.

Pasalnya, kata Najwa dia seringkali mendapati pejabat yang tak mau datang apabila diundang untuk membahas permasalahan dan kebijakan yang tidak mengenakan.

Sebelumnya, dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi ini, Najwa dimintai tanggapan terkait terhambatnya kebebasan pers sebagai salah satu ancaman demokrasi.

Kemudian, Najwa berbicara soal fungsi jurnalis dalam menyediakan informasi. Najwa menyampaikan bahwa medianya beberapa kali mengangkat isu-isu kontroversial terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh orang nomor satu di Ibu Kota DKI Jakarta, mulai dari banjir hingga anggaran.

"Ketika kita di TV berkali-kali kita mengangkat isu yang kencang terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Najwa.

Diketahui, publik sempat dibuat gaduh dengan sejumlah anggaran Pemprov DKI yang dianggap janggal. Anggaran-anggaran tersebut tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Anggaran yang dianggap janggal itu di antaranya ialah pengadaan pulpen hingga lem aibon untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Bahkan, anggaran pengadaan pulpen tersebut mencapai Rp 123,8 miliar.

"Soal banjir beberapa kali. Inget ngga sih soal anggaran yang waktu itu harga pulpennya luar biasa Nauzubillah Bin Zalik, enggak masuk akal. Itu kita bahas," lanjut dia.

Najwa menyatakan saat membahas isu itu, sebagai insan pers pihaknya mengundang sejumlah tokoh terkait. Baik pihak koalisi maupun oposisi yang lantang mengkritisi.

"Soal kelebihan bayar kita bahas dan ketika kita bahas itu, kita mengundang orang-orang yang paling vokal dan paling kencang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil," ujarnya.

Menurut Najwa, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP) menjadi pihak yang paling vokal mengkritik kebijakan Pemprov DKI kala itu.

Najwa kemudian menyinggung Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan yang beberapa kali tak hadir saat diundang untuk dimintai keterangan membahas kebijakan itu. Pernyataan Najwa itu, mendapat respon tepuk tangan meriah dari tamu yang hadir.

"Waktu itu Mas Anies sempat diundang, memang beberapa kali engga datang Mas Anies dan sebetulnya itu fenomena umum," ujar Najwa.